Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 451
Link Soal
Dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Kejaksaan Agung
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Wakil Presiden
NO. 452
Link Soal
Indonesia menganut Demokrasi Ekonomi (Pancasila) yang berbeda dengan Liberalisme. Ciri utama ideologi Liberalisme dalam bidang ekonomi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 adalah...
A
Negara menguasai seluruh aset produksi tanpa terkecuali
B
Adanya peran koperasi sebagai soko guru perekonomian
C
Perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan individu (Free Fight Liberalism)
D
Pemerintah mengatur cabang produksi yang penting bagi negara
E
Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum
NO. 453
Link Soal
Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan utama untuk...
A
Menambah kas negara melalui pajak
B
Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
C
Kepentingan investasi asing
D
Membayar utang luar negeri
E
Kesejahteraan pejabat negara
NO. 454
Link Soal
Pedoman mengenai tata cara pengucapan Pancasila dalam upacara-upacara resmi diatur melalui...
A
TAP MPR RI No. II/MPR/1978
B
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968
C
UU No. 5 Tahun 1985
D
TAP MPR No. I/MPR/1983
E
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1983
NO. 455
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.
NO. 456
Link Soal
Upaya pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius dan persatuan demi kesejahteraan manusia diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 31 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 3
C
Pasal 31 Ayat 5
D
Pasal 32 Ayat 1
E
Pasal 32 Ayat 2
NO. 457
Link Soal
Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan demokrasi liberal. Pernyataan di bawah ini yang TIDAK tepat mengenai ciri demokrasi Pancasila adalah...
A
Keputusan didasarkan pada ide terbaik, bukan sekadar suara terbanyak
B
Merupakan ajang kompetisi ide untuk penyelesaian masalah
C
Jalannya pemerintahan tunduk sepenuhnya pada kehendak parlemen
D
Menunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan hak minoritas
E
Pelaksanaan Pemilihan Umum yang berkesinambungan
NO. 458
Link Soal
Apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun Presiden tidak segera menandatanganinya, dalam berapa hari RUU tersebut otomatis sah menjadi Undang-Undang?
A
15 hari
B
20 hari
C
30 hari
D
60 hari
E
90 hari
NO. 459
Link Soal
Masa jabatan anggota Senat di negara Perancis yang mewakili wilayah administratif dan teritori adalah selama...
A
5 tahun
B
6 tahun
C
7 tahun
D
8 tahun
E
9 tahun
NO. 460
Link Soal
Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai...
A
Cita-cita Bangsa
B
Ideologi Tertutup
C
Dasar Negara
D
Falsafah Hidup
E
Instrumen Politik