Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 451
Link Soal
Kedaulatan negara terbagi menjadi kedaulatan ke luar dan ke dalam. Yang dimaksud dengan 'kedaulatan ke dalam' adalah kekuasaan pemerintah untuk...
A
Mempertahankan kemerdekaan dari serangan asing
B
Mengatur rumah tangga negara dan menjamin keadilan bagi rakyatnya
C
Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain
D
Menyatakan perang dan damai dengan negara tetangga
E
Ikut serta dalam organisasi internasional seperti PBB
NO. 452
Link Soal
Dalam ketatanegaraan, istilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk...
A
Mengganti konstitusi lama dengan yang baru
B
Menghapus seluruh pasal dalam konstitusi
C
Memperbaiki atau mengubah naskah undang-undang dasar
D
Menyusun kembali landasan dasar negara
E
Mengkaji ulang keabsahan konstitusi
NO. 453
Link Soal
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan kekuasaannya dengan batasan sesuai UUD RI 1945. Bukti praktik ketatanegaraan yang menunjukkan penerapan paham konstitusionalisme di NKRI adalah ....
A
Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain
B
Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol
C
Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara
D
Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya
E
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah
NO. 454
Link Soal
Amandemen tahap terakhir atau keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal...
A
11 Agustus 2001
B
11 Agustus 2002
C
11 Agustus 2003
D
11 Agustus 2004
E
11 Agustus 2005
NO. 455
Link Soal
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal...
NO. 456
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 457
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 458
Link Soal
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah...
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
B
Negara Serikat yang berbentuk Republik
C
Negara Kesatuan yang berbentuk Presidensial
D
Negara Republik yang berbentuk Demokrasi
E
Negara Monarki Konstitusional
NO. 459
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh 'Triumvirat'. Siapa sajakah yang termasuk di dalamnya?
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
B
Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum HAM
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung
E
Ketua Mahkamah Agung, Ketua MK, dan Ketua KY
NO. 460
Link Soal
Pancasila secara konstitusional diakui sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit dapat disimpulkan dari dokumen...
A
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968
B
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945
C
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
D
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
E
Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1