PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 451
Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu. Klasifikasi lembaga yang tepat menurut teori tersebut di Indonesia adalah...
A
Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR, DPRD), dan Yudikatif (MK, MA)
B
Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelayanan, dan Mahkamah Konstitusi
C
Eksekutif (Presiden), Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pelayanan Publik
D
Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Integratif
E
MPR, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Pelayanan Masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 452
Seorang warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan pewarganegaraan Indonesia (naturalisasi) harus memenuhi persyaratan berikut, KECUALI...
A
Mempunyai pekerjaan tetap atau berpenghasilan
B
Telah menetap di Indonesia minimal 5 tahun secara terus-menerus
C
Memiliki istri yang berkewarganegaraan Indonesia
D
Mampu berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945
E
Melakukan pembayaran uang pewarganegaraan ke kas negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 453
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki berbagai perangkat untuk menjalankan fungsinya. Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan alat perlengkapan MPR?
A
Pimpinan MPR
B
Badan Pekerja MPR
C
Pembantu MPR
D
Komisi MPR
E
Panitia Ad Hoc MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 454
Ketetapan MPR pada masa lalu yang menegaskan kehendak MPR untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak melakukan perubahan terhadapnya tertuang dalam...
A
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983
B
TAP MPR Nomor III/MPR/1983
C
TAP MPR Nomor I/MPR/1983
D
TAP MPR Nomor II/MPR/1983
E
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 455
Dalam manajemen kepegawaian negara, penetapan jumlah dan jenis formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk instansi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak dilakukan sembarangan. Pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan final untuk menetapkan formasi tersebut setiap tahun anggaran adalah...
A
Menteri Dalam Negeri
B
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB)
D
Menteri Sekretaris Negara
E
Gubernur/Bupati terkait

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 456
Sistematika UUD 1945 mengelompokkan materi muatan ke dalam bab-bab. Bab XI UUD 1945 secara khusus mengatur tentang...
A
Pertahanan dan Keamanan Negara
B
Warga Negara dan Penduduk
C
Agama
D
Pendidikan dan Kebudayaan
E
Perekonomian Nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 457
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 458
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman (grasi) kepada terpidana. Namun, dalam memberikan grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Kementerian Hukum dan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 459
Pancasila memiliki sifat hierarkis piramidal dalam susunannya. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan karakteristik tersebut?
A
Setiap sila berdiri sendiri secara mandiri tanpa pengaruh sila lain
B
Sila pertama melandasi dan menjiwai keempat sila yang ada di bawahnya
C
Sila kelima merupakan sila yang paling luas ruang lingkupnya namun dijiwai sila pertama
D
Seluruh sila memiliki tingkatan yang sama tanpa urutan prioritas
E
Sila-sila Pancasila dapat dipertukarkan posisinya sesuai situasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 460
Berdasarkan ketentuan konstitusi, dalam jangka waktu satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwajibkan untuk mengadakan sidang sekurang-kurangnya...
A
Satu kali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.