Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 451
Link Soal
Di dunia internasional, terdapat beberapa negara yang tidak menghimpun undang-undang dasar mereka dalam satu naskah tertulis (unwritten constitution). Contoh negara tersebut adalah...
A
Prancis dan Jerman
B
Inggris dan Israel
C
Amerika Serikat dan Rusia
D
Jepang dan Belanda
E
Singapura dan Malaysia
NO. 452
Link Soal
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal...
NO. 453
Link Soal
Indonesia menganut konsep 'Pembagian Kekuasaan' (Distribution of Power), bukan pemisahan mutlak. Hal ini memungkinkan adanya mekanisme saling mengawasi (checks and balances). Manakah di antara aktivitas berikut yang BUKAN merupakan contoh penerapan kerjasama antar-lembaga tersebut?
A
Presiden memberi grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung
B
Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
C
DPR ikut serta membahas dan menyetujui APBN
D
Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang
E
Pengadilan Negeri menyidangkan pengesahan status anak
NO. 454
Link Soal
UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Hal ini membawa implikasi hukum berupa...
A
Setiap undang-undang dan aturan di bawahnya tidak diperbolehkan menyimpang dari UUD 1945.
B
Undang-undang memiliki derajat yang setara sehingga bisa mengamandemen konstitusi.
C
UUD 1945 hanya boleh diubah melalui referendum rakyat secara langsung.
D
Semua regulasi teknis harus dicantumkan secara detail di dalam pasal UUD 1945.
E
Lembaga tinggi negara seperti MPR tidak memiliki wewenang mengubah pasal-pasal konstitusi.
NO. 455
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung
NO. 456
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 457
Link Soal
Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...'. Makna kata 'menjamin' dalam konteks ini adalah...
A
Negara menyediakan agama baru bagi yang belum beragama.
B
Negara hadir memberikan perlindungan hukum dan fasilitas agar warga nyaman beribadah tanpa gangguan.
C
Negara membiayai seluruh kegiatan keagamaan warganya.
D
Negara membebaskan warga untuk tidak memiliki agama (ateis).
E
Negara menentukan tata cara ibadah setiap agama.
NO. 458
Link Soal
Pancasila memiliki asal-mula tujuan atau yang sering disebut sebagai 'Causa Finalis'. Pihak yang berperan sebagai penentu tujuan ini sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Bangsa Indonesia
C
Warga Negara Indonesia
D
BPUPKI
E
PPKI
NO. 459
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.
NO. 460
Link Soal
Pancasila mengandung elemen-elemen positif yang selaras dengan berbagai ideologi dunia. Salah satu ajaran sosialisme yang dianggap sejalan dengan nilai Pancasila adalah...
A
Penghapusan seluruh hak milik pribadi secara mutlak
B
Perjuangan kelas buruh untuk menjatuhkan kelas menengah
C
Penerapan sistem diktator proletariat dalam pemerintahan
D
Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum pekerja/buruh
E
Penggunaan alat negara untuk mencapai masyarakat komunis