Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 47. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 461
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam upacara
B
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemimpin
D
Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja
E
Pancasila adalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan
NO. 462
Link Soal
Bagian Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) pernah dianggap memiliki kedudukan penting sebagai penafsiran otentik konstitusi. Hal ini disebabkan karena Penjelasan UUD 1945 diperlakukan sebagai...
A
Dokumen sejarah yang tidak mengikat
B
Bagian yang terpisah dari Batang Tubuh
C
Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuh UUD 1945
D
Hukum adat yang tertulis
E
Pedoman moral bagi penyelenggara negara
NO. 463
Link Soal
Untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimanakah pola koordinasi yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif?
A
Pemerintah daerah dibiarkan mengatur kebijakan nasional secara mandiri.
B
Pemerintah pusat menetapkan kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan daerah.
C
Membangun komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah.
D
Seluruh tanggung jawab pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
E
Wewenang daerah dibatasi secara penuh agar tunduk pada pusat.
NO. 464
Link Soal
Intisari atau nilai fundamental yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, pada dasarnya merefleksikan prinsip...
A
Chauvinisme
B
Nasionalisme
C
Liberalisme
D
Sekularisme
E
Etnosentrisme
NO. 465
Link Soal
Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) masih diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Di antara negara-negara berikut, manakah yang TIDAK menganut sistem pemerintahan monarki?
A
Qatar
B
Malaysia
C
Jepang
D
Jerman
E
Arab Saudi
NO. 466
Link Soal
Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan merupakan pengertian ...
A
Negara
B
Dasar Negara
C
Konstitusi
D
Konvensi
E
Traktat
NO. 467
Link Soal
Perubahan ketiga (Amandemen III) UUD 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tanggal...
A
9 November 2001
B
9 November 2002
C
9 November 2003
D
9 November 2004
E
9 November 2005
NO. 468
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.
NO. 469
Link Soal
Pancasila memiliki posisi yang sangat sentral dalam sistem tata hukum di Indonesia, yaitu diposisikan sebagai...
A
Aturan tambahan dalam konstitusi
B
Sumber dari segala sumber hukum
C
Penjelasan dari Batang Tubuh UUD 1945
D
Hukum pidana tertinggi
E
Konvensi ketatanegaraan
NO. 470
Link Soal
Amandemen kedua UUD 1945 banyak menyempurnakan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan Daerah, dan Wilayah Negara. Amandemen kedua ini disahkan pada tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
10 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
17 Agustus 2000