Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 48. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 471
Link Soal
Penetapan Garuda Pancasila sebagai lambang negara disertai semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 36A
B
Pasal 36B
C
Pasal 36C
D
Pasal 36D
E
Pasal 36E
NO. 472
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa serta persatuan dalam keberagaman. Munculnya ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, serta polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan, semakin menguji ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang secara fundamental paling relevan dan efektif untuk membentengi masyarakat Indonesia dari ancaman disintegrasi dan mempromosikan kohesi sosial yang harmonis, serta mengapa?
A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sebagai konstitusi, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bentuk negara kesatuan adalah jaminan kedaulatan dan integritas wilayah yang mempersatukan seluruh rakyat.
C
Pancasila, karena sebagai dasar filosofi negara (Weltanschauung) dan ideologi terbuka, Pancasila menyediakan sistem nilai komprehensif yang mampu membentengi masyarakat dari ideologi transnasional yang bertentangan, sekaligus mengakomodasi keberagaman lokal demi persatuan dan kohesi sosial yang harmonis.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai perekat bangsa yang majemuk di tengah dinamika global.
E
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keduanya merupakan landasan ideologis dan konstitusional yang tidak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan negara.
NO. 473
Link Soal
Sesuai dengan esensi sila pertama Pancasila, Indonesia didefinisikan sebagai negara ber-Ketuhanan, yang berarti bukan negara sekuler. Hal ini mengandung makna bahwa...
A
Negara tidak memisahkan secara mutlak urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan
B
Agama tidak memiliki peran dalam ruang publik kenegaraan
C
Pemerintah tidak diperbolehkan mencampuri urusan keyakinan warga negara
D
Konstitusi negara dibuat berdasarkan satu hukum agama tertentu saja
E
Urusan agama sepenuhnya merupakan tanggung jawab individu tanpa fasilitasi negara
NO. 474
Link Soal
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Kepastian Hukum
B
Keterbukaan
C
Akuntabilitas
D
Profesionalitas
E
Proporsionalitas
NO. 475
Link Soal
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara, membubarkan partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilu merupakan wewenang dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan
B
Mahkamah Agung
C
Komisi Yudisial
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Pemilihan Umum
NO. 476
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain, yaitu...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Kejaksaan Agung
NO. 477
Link Soal
Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode ...
A
RIS
B
Orde Lama
C
Orde Baru
D
Reformasi
E
Demokrasi Liberal
NO. 478
Link Soal
Negara X menerapkan aturan bahwa siapapun yang lahir di wilayahnya akan otomatis menjadi warga negaranya, namun Negara Y menerapkan aturan berdasarkan asal usul orang tua. Jika kita berbicara tentang asas Ius Sanguinis, maka fokus utamanya adalah...
A
Tempat kelahiran seseorang
B
Pertalian darah atau keturunan
C
Status pernikahan orang tua
D
Permohonan kepada menteri kehakiman
E
Lama menetap di suatu negara
NO. 479
Link Soal
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun rencana keuangannya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hukum, APBD ditetapkan melalui produk hukum berupa...
A
Keputusan Gubernur/Bupati
B
Instruksi Presiden
C
Peraturan Daerah (Perda)
D
Peraturan Menteri Dalam Negeri
E
Undang-Undang (UU)
NO. 480
Link Soal
"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
A
7
B
7A
C
7B
D
7C
E
8