PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 48. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 471
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki agenda untuk mengubah pasal-pasal konstitusi harus memenuhi kuorum kehadiran anggota sebesar...
A
Minimal 1/3 jumlah anggota MPR
B
Minimal 1/2 jumlah anggota MPR
C
Minimal 2/3 jumlah anggota MPR
D
Minimal 1/4 jumlah anggota MPR
E
Minimal 3/4 jumlah anggota MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 472
Sebagai wujud dari reformasi dalam tubuh UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke ....
A
Satu
B
Dua
C
Tiga
D
Empat
E
Lima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 473
Dokumen historis yang menjadi cikal bakal dan naskah awal dari Pembukaan UUD 1945 adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Pidato 1 Juni 1945
C
Gentlemen's Agreement Mohammad Hatta
D
Penjabaran Butir Pancasila
E
Teks Proklamasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 474
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 475
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol rantai emas dengan latar belakang merah melambangkan sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 476
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 477
Pada bagian kaki atau di bawah perisai Garuda Pancasila, terdapat bulu-bulu yang berjumlah 19 helai. Hal ini melambangkan bagian dari tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu...
A
Hari kemerdekaan
B
Dua angka pertama tahun kemerdekaan
C
Bulan kemerdekaan
D
Total jumlah sila
E
Jumlah provinsi awal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 478
Amandemen UUD 1945 mempertegas identitas nasional. Pasal manakah yang secara spesifik mengatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 36C

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 479
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 480
Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UUD 1945, DPRD memiliki alat kelengkapan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini yang bukan merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD adalah ....
A
Badan kehormatan daerah
B
Panitia anggaran dan pembelanjaan negara
C
Sekretaris Negara
D
Panitia musyawarah agung
E
Komisi yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.