Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 48. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 471
Link Soal
Suatu kerangka berpikir atau model yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan perubahan terencana dalam kehidupan berbangsa disebut...
A
Rencana pembangunan
B
Paradigma pembangunan
C
Strategi pembangunan
D
Pola pembangunan
E
Upaya pembangunan
NO. 472
Link Soal
Pancasila sering disebut sebagai 'Way of Life' bagi bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila berfungsi sebagai...
A
Sumber dari segala sumber hukum
B
Perjanjian luhur bangsa saat kemerdekaan
C
Ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain
D
Pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
E
Dasar dalam pembentukan kedaulatan wilayah
NO. 473
Link Soal
Berbeda dengan pemilihan anggota legislatif lainnya, peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah...
A
Aliansi Partai Politik
B
Utusan golongan tertentu
C
Perseorangan
D
Organisasi kepemudaan
E
Perwakilan adat
NO. 474
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Apa tujuan utama dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945?
A
Mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal.
B
Memperkuat dominasi kekuasaan lembaga eksekutif dan mengurangi peran legislatif.
C
Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tuntutan nilai-nilai demokrasi.
D
Meningkatkan pengaruh organisasi non-pemerintah dalam struktur pemerintahan.
E
Menghilangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas konstitusi.
NO. 475
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dasar negara. Maksud dari pernyataan tersebut adalah...
A
Pancasila adalah satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia.
B
Pancasila menjadi landasan filosofis dan sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan norma.
C
Pancasila sebagai identitas yang membedakan Indonesia dengan negara lain saja.
D
Pancasila sebagai alat pemersatu yang bersifat sementara.
E
Pancasila sebagai simbol negara yang tidak wajib dijalankan.
NO. 476
Link Soal
Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor...
A
UU No. 2 Tahun 1999
B
UU No. 5 Tahun 1999
C
UU No. 7 Tahun 1998
D
UU No. 12 Tahun 2000
E
UU No. 25 Tahun 1999
NO. 477
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 478
Link Soal
Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Meningkatkan devisa negara melalui ekspor
B
Mengatasi dampak krisis ekonomi bagi masyarakat
C
Membangun infrastruktur jalan tol
D
Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil
E
Menambah anggaran pertahanan negara
NO. 479
Link Soal
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.
NO. 480
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal