PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 48. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 471
Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan pada pelaksanaan sidang pertama BPUPKI adalah...
A
Penyusunan struktur organisasi kementerian
B
Pembentukan tentara keamanan rakyat
C
Perumusan fondasi atau dasar negara
D
Penentuan batas wilayah kedaulatan RI
E
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 472
Menurut UUD 1945, apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh ...
A
Ketua MPR
B
Menteri Dalam Negeri
C
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan
D
Menteri Luar Negeri
E
Menteri Pertahanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 473
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Komisi Yudisial
D
Kejaksaan Agung
E
DPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 474
Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali ...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 475
Pembentukan Komisi Yudisial (KY) setelah amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 24B, didasari oleh kebutuhan untuk memiliki lembaga yang menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai ...
A
Penasehat bagi hakim.
B
Fasilitator bagi hakim.
C
Mitra kerja hakim.
D
Pengawas perilaku hakim.
E
Penilai kinerja hakim.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 476
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 477
Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh ...
A
Badan Pekerja MPR
B
Rapat paripurna MPR
C
Komisi/Panitia Ad Hoc
D
Rapat Fraksi-fraksi
E
Sidang Umum MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 478
Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif dalam bidang hukum (yudikatif), salah satunya adalah hak untuk memberikan pengampunan berupa grasi dan pemulihan nama baik atau rehabilitasi. Lembaga mana yang berwenang memberikan hal tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Presiden
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 479
Dalam proses penyusunan anggaran negara, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR. Selain dibahas bersama DPR, lembaga manakah yang wajib memberikan pertimbangannya?
A
Mahkamah Agung
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat
C
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Kementerian Keuangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 480
Terdapat berbagai macam aliran demokrasi di dunia. Jenis demokrasi yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan kebebasan individu secara luas dikenal dengan istilah...
A
Demokrasi langsung
B
Demokrasi Pancasila
C
Demokrasi liberal
D
Demokrasi terpimpin
E
Demokrasi tidak langsung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.