Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 49. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 481
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 482
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Presiden
D
Komisi Yudisial
E
Dewan Perwakilan Daerah
NO. 483
Link Soal
Ketentuan mengenai mata uang negara Republik Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal...
A
23A
B
23B
C
23C
D
23D
E
23E
NO. 484
Link Soal
Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Ketiga
C
Alinea Keempat
D
Alinea Kedua
E
Alinea Kelima
NO. 485
Link Soal
Ketentuan mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 33 Ayat 1
B
Pasal 34 Ayat 1
C
Pasal 33 Ayat 3
D
Pasal 32 Ayat 2
E
Pasal 34 Ayat 2
NO. 486
Link Soal
Sebelum pengesahan UUD 1945, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta demi menjaga persatuan. Moh. Hatta berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Islam untuk menyetujui perubahan tersebut. Siapakah tokoh yang TIDAK termasuk dalam konsultasi tersebut?
A
Ki Bagus Hadikusumo
B
Muh. Natsir
C
KH. Wachid Hasyim
D
Mr. Kasman Singodimejo
E
Teuku Moh. Hasan
NO. 487
Link Soal
Bagaimana posisi atau kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukan amendemen UUD 1945 jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya?
A
Tetap sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi semua lembaga lainnya.
B
Memiliki kedudukan yang lebih rendah karena kekuasaannya telah dikurangi.
C
Menjadi lembaga yang paling dominan dalam menentukan kebijakan Presiden.
D
Berada pada posisi yang sejajar dengan lembaga negara lainnya (seperti DPR, Presiden, MA).
E
Sebagai lembaga penasihat yang tidak memiliki fungsi legislatif.
NO. 488
Link Soal
Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, anggaran daerah berfungsi sebagai landasan hukum untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Fungsi ini dikenal dengan istilah...
A
Fungsi Perencanaan
B
Fungsi Pengawasan
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Otoritas
NO. 489
Link Soal
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 mulai berlaku secara resmi menggantikan Konstitusi RIS pada tanggal...
A
5 Juli 1959
B
17 Oktober 1950
C
27 Desember 1949
D
17 Agustus 1950
E
18 Agustus 1945
NO. 490
Link Soal
Di era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan penting. Salah satu kewenangan utama MK adalah dalam hal...
A
Melakukan pengujian materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).
B
Membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap melanggar hukum.
C
Memberikan grasi atau pengampunan kepada terpidana kasus pidana.
D
Melaksanakan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
E
Bertanggung jawab atas seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung.