Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 49. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 481
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Agung
D
Presiden
E
Dewan Perwakilan Daerah
NO. 482
Link Soal
Sebagai norma dasar negara, Pancasila memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sifat hukum ini dikenal dengan istilah...
A
Fleksibel
B
Normatif
C
Rigid
D
Imperatif
E
Semantik
NO. 483
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan dalam APBN maupun APBD. Persentase minimal alokasi tersebut adalah sebesar...
A
15%
B
20%
C
25%
D
30%
E
10%
NO. 484
Link Soal
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak konstitusional untuk...
A
Mengangkat menteri-menteri negara
B
Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
C
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
D
Memberi grasi dan rehabilitasi
E
Menyatakan perang
NO. 485
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 setelah mengalami Amandemen Pertama, Presiden memiliki wewenang konstitusional dalam bidang legislatif, yaitu...
A
Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR
C
Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
D
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
E
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
NO. 486
Link Soal
Pada Amandemen Pertama UUD 1945 tahun 1999, perubahan difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah...
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA
C
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA
D
Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32
E
Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA
NO. 487
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 488
Link Soal
Sistem ekonomi dan ideologi yang memberikan keleluasaan penuh kepada pemilik modal untuk mengelola usahanya demi meraih laba yang setinggi-tingginya disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Sosialisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme
NO. 489
Link Soal
Penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di era digital seringkali dieksploitasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa penanganan yang efektif, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam esensinya karena kemampuannya untuk mengikat keberagaman dalam satu kesatuan?
A
Pancasila
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia
D
Bhinneka Tunggal Ika
E
Ketetapan MPR
NO. 490
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan, seseorang yang status warga negaranya ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pertalian darah mengikuti asas...
A
Ius Soli
B
Stelsel Aktif
C
Bipatride
D
Ius Sanguinis
E
Apatride