PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 49. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 481
Manakah di antara poin tujuan negara Republik Indonesia berikut yang secara eksplisit mencerminkan peran Indonesia di ranah internasional?
A
Mengembangkan kecerdasan kehidupan bangsa
B
Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
C
Menjaga keutuhan seluruh tumpah darah Indonesia
D
Turut serta melaksanakan ketertiban dunia
E
Menjalin kemitraan ekonomi regional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 482
Sebelum disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945, rancangan dasar negara dikenal sebagai Piagam Jakarta. Panitia yang merumuskan naskah tersebut disebut...
A
Panitia Persiapan Kemerdekaan
B
Panitia Perancang Undang-Undang
C
Panitia Sembilan
D
BPUPKI
E
Panitia Ad Hoc

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 483
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam daftar teori mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Perjanjian Masyarakat
B
Teori Ketuhanan
C
Teori Kedaulatan
D
Teori Hukum Alam
E
Teori Kekuasaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 484
Pada lambang negara Burung Garuda, sila keempat 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan' disimbolkan dengan gambar...
A
Bintang emas
B
Rantai emas
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 485
Berdasarkan GBHN 1999, pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini, KECUALI...
A
Demokrasi
B
Perikemanusiaan dan keseimbangan
C
Adil dan merata
D
Manfaat
E
Persatuan Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 486
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 487
Apa yang dimaksud dengan Causa Efisien dalam sejarah lahirnya Pancasila?
A
Nilai-nilai Pancasila yang efektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari
B
Asal mula yang meningkatkan status Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI
C
Hubungan timbal balik antara sila pertama dan sila kelima
D
Kemampuan Pancasila dalam menyatukan berbagai etnis di Indonesia
E
Tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 488
Sebagai ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila dituntut untuk selalu adaptif terhadap...
A
Perubahan arah politik partai penguasa
B
Kepentingan rezim pemerintahan tertentu
C
Perkembangan zaman, sains, teknologi, serta dinamika masyarakat
D
Pengaruh budaya asing secara mentah
E
Gaya hidup generasi milenial semata

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 489
Sebuah instansi pemerintahan terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi sistemik, yang melibatkan berbagai level jabatan, dari pejabat tinggi hingga staf pelaksana. Akibatnya, milyaran rupiah dana publik disalahgunakan, menghambat program pelayanan masyarakat dan merugikan negara. Meskipun berbagai regulasi anti-korupsi dan lembaga pengawas telah ada, fenomena ini terus berulang. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi dapat menjadi landasan fundamental untuk menanamkan integritas dan memberantas korupsi secara sistemik di kalangan ASN?
A
Memfokuskan pada peningkatan sanksi hukum yang berat dan memperbanyak operasi tangkap tangan (OTT) untuk memberikan efek jera, tanpa perlu mengaitkan dengan nilai-nilai filosofis.
B
Menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam melalui pendidikan karakter dan pelatihan integritas ASN, diiringi penegakan hukum yang konsisten dan sistem pengawasan yang efektif, serta budaya anti-korupsi di lingkungan kerja.
C
Melakukan reformasi birokrasi total dengan mengganti seluruh pejabat yang terindikasi korupsi, serta memprivatisasi beberapa layanan publik untuk mengurangi peluang korupsi.
D
Meningkatkan gaji dan kesejahteraan ASN secara signifikan agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melakukan korupsi, karena masalahnya adalah kekurangan ekonomi.
E
Mendesentralisasikan sepenuhnya kewenangan anggaran ke daerah, dengan harapan transparansi di tingkat lokal akan lebih mudah dicapai daripada di tingkat pusat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 490
Sebelum mengalami amandemen (perubahan) pada era reformasi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdiri atas...
A
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
B
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
C
16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
D
20 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
E
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.