Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.
NO. 42
Link Soal
Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, terjadi perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Istilah 'Lembaga Tertinggi Negara' sudah tidak berlaku lagi dan berganti menjadi...
A
Presiden sebagai penguasa tunggal
B
DPR sebagai pemegang mandat rakyat tertinggi
C
Lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar (horizontal)
D
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi
E
Tidak ada lagi klasifikasi hierarkis, semua disebut sebagai Lembaga Negara
NO. 43
Link Soal
Bagaimanakah langkah strategis pemerintah dalam mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional dengan berlandaskan prinsip Bhinneka Tunggal Ika?
A
Hanya mempromosikan budaya dari suku mayoritas.
B
Memperkenalkan ragam budaya lokal dari berbagai daerah di forum internasional.
C
Membatasi promosi budaya hanya untuk konsumsi dalam negeri.
D
Menyeragamkan budaya lokal agar lebih mudah dipasarkan.
E
Mengadopsi budaya asing sebagai materi promosi utama.
NO. 44
Link Soal
Sila-sila dalam Pancasila memiliki sifat 'organis'. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan maksud dari sifat tersebut?
A
Urutan sila-sila Pancasila menunjukkan rangkaian tingkatan luas dan isinya
B
Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai dari keempat sila lainnya
C
Pancasila bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun
D
Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri
E
Pancasila disusun berdasarkan kebutuhan organisasi kenegaraan yang modern
NO. 45
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai
NO. 46
Link Soal
Langkah Presiden Soekarno untuk mengakhiri kemacetan politik di Sidang Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 dilakukan melalui Dekret Presiden pada...
A
1 Maret 1959
B
1 Juni 1959
C
1 Juli 1959
D
5 Juli 1959
E
18 Agustus 1959
NO. 47
Link Soal
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan sistem perekonomian nasional. Ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia yang tercermin dalam pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Negara menguasai seluruh faktor produksi tanpa terkecuali
C
Sektor swasta dilarang berperan dalam cabang produksi penting
D
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas
E
Buruh memiliki kekuasaan mutlak atas manajemen perusahaan
NO. 48
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di antara lembaga berikut, manakah yang anggotanya TIDAK dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
E
Presiden dan Wakil Presiden
NO. 49
Link Soal
Ideologi negara memiliki fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa. Salah satu fungsi utama ideologi bagi masyarakat yang majemuk adalah...
A
Menyatukan berbagai perbedaan yang ada
B
Mengesampingkan budaya lokal demi keseragaman
C
Menjadi alat kekuasaan kelompok mayoritas
D
Membatasi kebebasan berpendapat
E
Mengutamakan kepentingan satu golongan
NO. 50
Link Soal
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri