Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Dalam ilmu hukum, istilah 'kesatuan subyek' merujuk pada konsep...
A
Keadilan dalam penetapan sanksi hukum bagi warga negara
B
Adanya penguasa tunggal atau lembaga resmi yang menetapkan peraturan hukum
C
Berbagai pihak yang bekerja sama menyusun undang-undang
D
Keluasan jangkauan hukum bagi seluruh lapisan rakyat
E
Penyatuan seluruh wilayah di bawah satu aturan hukum
NO. 42
Link Soal
Burung Garuda sebagai lambang negara memiliki jumlah bulu pada bagian ekor yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Berapakah jumlah bulu tersebut?
A
45 helai
B
19 helai
C
8 helai
D
17 helai
E
7 helai
NO. 43
Link Soal
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin kemerdekaannya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23
B
Pasal 24
C
Pasal 25
D
Pasal 26
E
Pasal 27
NO. 44
Link Soal
Dalam tinjauan asal mula Pancasila, yang dimaksud dengan 'Causa Efisien' adalah...
A
Nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi materi Pancasila
B
Proses perumusan dalam sidang BPUPKI
C
Asal mula yang menjadikan Pancasila sah sebagai dasar negara
D
Pembahasan oleh para pendiri negara
E
Hak dan kewajiban warga negara yang sama
NO. 45
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif dalam bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi. Dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Kejaksaan Agung
NO. 46
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 pasal 55 ayat (1), anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai ....
A
Pengusaha dan pemilik waralaba
B
Hakim dan badan peradilan
C
Pedagang
D
Penyedia jasa dan barang
E
Pengajar/dosen
NO. 47
Link Soal
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 48
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia menghadapi konflik horizontal yang semakin memanas antara kelompok masyarakat adat yang berpegang teguh pada hukum adat mereka dan kelompok masyarakat pendatang yang menuntut penegakan hukum positif nasional secara mutlak. Kondisi ini menyebabkan stagnasi pembangunan, polarisasi sosial, dan bahkan ancaman disintegrasi. Dalam konteks implementasi Pilar Negara, pendekatan strategis manakah yang paling tepat untuk pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?
A
Menegakkan supremasi hukum positif nasional secara tegas di seluruh wilayah tanpa kompromi, dengan mengerahkan aparat keamanan untuk menjamin ketertiban dan kepatuhan.
B
Mengadakan dialog intensif yang melibatkan semua pihak, fasilitasi musyawarah untuk mencapai konsensus, serta melakukan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional, dengan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara.
C
Memberikan otonomi khusus yang sangat luas kepada provinsi tersebut, termasuk pengakuan penuh terhadap hukum adat tanpa batasan, untuk meredakan ketegangan dan menghindari perpecahan.
D
Membentuk tim studi independen untuk mendokumentasikan konflik dan menganalisis dampaknya secara mendalam, kemudian menyosialisasikan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika tanpa intervensi langsung dalam penyelesaian konflik.
E
Mendorong inisiatif masyarakat lokal untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri melalui mekanisme tradisional, dengan pemerintah bertindak sebagai mediator pasif untuk memastikan proses berjalan adil.
NO. 49
Link Soal
Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J. Namun, pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah mutlak tanpa batas. Pembatasan HAM ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk...
A
Menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil (moral, keamanan, ketertiban).
B
Memudahkan pemerintah mengontrol rakyat.
C
Menjaga kekuasaan presiden agar tetap langgeng.
D
Mengikuti standar negara-negara liberal barat.
E
Mencegah rakyat menjadi terlalu kritis.
NO. 50
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 memegang kedudukan krusial yang tidak dapat diubah. Di bawah ini, manakah yang BUKAN merupakan aspek kedudukan hakiki dari Pembukaan UUD 1945?
A
Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Pengejawantahan kesadaran hukum dan cita-cita moral rakyat
C
Memuat sendi mutlak kehidupan negara (tujuan, bentuk negara, asas kerohanian)
D
Mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat dan hukum Tuhan
E
Memiliki kedudukan kuat yang melekat pada kepribadian hidup bangsa