Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Keberadaan suatu negara dinilai sah apabila memenuhi unsur-unsur konstitutif pembentuk negara. Berikut ini yang merupakan unsur pokok (konstitutif) berdirinya negara adalah...
A
Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan yang berdaulat
B
Rakyat, Undang-Undang Dasar, dan Wilayah
C
Wilayah, Pengakuan negara lain, dan Kekayaan alam
D
Pemerintahan, Parlemen, dan Rakyat
E
Rakyat, Tentara, dan Mata Uang
NO. 42
Link Soal
Sikap saling mencintai antarmanusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, serta mengembangkan sikap tenggang rasa merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 43
Link Soal
Salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ...
A
Mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Melaksanakan upaya menjaga ketertiban dunia
D
Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu dan berjuang
E
Mengupayakan kesejahteraan masyarakat
NO. 44
Link Soal
Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan redistributif (mengatur alokasi kekayaan/hak). Contoh penerapan kebijakan redistributif di Indonesia adalah...
A
Kebijakan larangan kepemilikan senjata api oleh sipil.
B
Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
C
Kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
D
Kebijakan penyediaan fasilitas jalan raya dan jembatan.
E
Kebijakan subsidi perumahan rakyat sederhana.
NO. 45
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi pokok sebagai ideologi negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Pancasila dalam konteks ideologi adalah...
A
Sebagai sumber hukum materiil tertinggi dan mutlak
B
Sarana pemersatu bangsa dan pengukuh kesatuan
C
Membimbing bangsa menuju tujuan negara
D
Memberikan tekad untuk memelihara identitas bangsa
E
Standar kritik terhadap kondisi bangsa dan negara
NO. 46
Link Soal
Pemerintah Daerah X mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berinteraksi dengan layanan publik di wilayah tersebut untuk menggunakan bahasa daerah setempat sebagai bahasa utama dalam komunikasi resmi. Selain itu, Perda tersebut juga memberikan prioritas utama kepada penduduk asli daerah tersebut dalam setiap proses rekrutmen pegawai pada instansi pemerintah daerah. Banyak pihak berpendapat bahwa Perda ini, meskipun bertujuan melestarikan budaya, berpotensi menimbulkan diskriminasi dan mengancam kohesi sosial. Dalam konteks pemahaman terhadap Pilar Negara, Perda tersebut paling tidak sesuai dengan prinsip...
A
Pancasila sebagai dasar negara
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara
E
Ketahanan Nasional sebagai wawasan kebangsaan
NO. 47
Link Soal
Dalam UUD 1945, terdapat pasal yang secara khusus mengatur mekanisme atau tata cara perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ketentuan tersebut termuat dalam...
A
Pasal 33
B
Pasal 34
C
Pasal 35
D
Pasal 36
E
Pasal 37
NO. 48
Link Soal
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru dalam hierarki Undang-Undang, yaitu...
A
UU Nomor 22 Tahun 1999
B
UU Nomor 32 Tahun 2004
C
UU Nomor 23 Tahun 2014
D
UU Nomor 12 Tahun 2008
E
UU Nomor 25 Tahun 1999
NO. 49
Link Soal
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah
NO. 50
Link Soal
Tujuan negara untuk 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia' menyiratkan adanya persatuan yang kokoh. Hal ini merupakan penjabaran dari nilai sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia