Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Hak Angket. Apa yang dimaksud dengan Hak Angket tersebut?
A
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah
C
Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah
D
Hak untuk mengubah rancangan undang-undang
E
Hak membela diri anggota dewan di muka pengadilan
NO. 42
Link Soal
Kalimat lengkap mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara historis tercatat di dalam karya sastra lama, yaitu...
A
Kitab Mahabharata
B
Kitab Ramayana
C
Kitab Pararaton
D
Kitab Negarakretagama
E
Kitab Sutasoma
NO. 43
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, Indonesia menghadapi ancaman serius dari ideologi-ideologi transnasional yang berupaya merongrong dasar negara dan memecah belah persatuan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat mulai terpengaruh dan menyuarakan gagasan yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang perannya paling fundamental dan mendesak untuk ditegakkan serta diamalkan guna membentengi bangsa dari penetrasi ideologi asing dan menjaga keutuhan identitas nasional?
A
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat.
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam keberagaman.
E
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat cita-cita dan tujuan negara.
NO. 44
Link Soal
Era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mengklaim melakukan koreksi terhadap penerapan Pancasila dan UUD 1945 pada masa Soekarno dengan tujuan ...
A
Mengatur ulang pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara teratur.
C
Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara yang luar biasa.
D
Menjalankan Pancasila dan UUD 1945 sesuai konstitusi.
E
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
NO. 45
Link Soal
Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dikenal istilah 'Dana Perimbangan'. Apa yang dimaksud dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
A
Sistem pembagian keuangan yang adil dan proporsional untuk mendanai desentralisasi sesuai potensi daerah.
B
Kewajiban daerah menyerahkan 50% pendapatan asli daerah ke pusat.
C
Subsidi penuh dari pemerintah pusat karena daerah tidak boleh mencari pendapatan sendiri.
D
Sistem di mana daerah kaya mensubsidi daerah miskin secara langsung tanpa perantara pusat.
E
Pembagian keuntungan BUMN yang berlokasi di daerah tersebut.
NO. 46
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi krusial dalam eksistensi bangsa. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi atau peran penting Pancasila adalah...
A
Menjadi instrumen penyaring bagi budaya asing yang masuk
B
Menjadi fondasi agar bangsa tetap tegak menghadapi berbagai ancaman
C
Memberikan kapasitas bagi bangsa untuk menutup diri sepenuhnya dari bantuan luar negeri
D
Menjadi rujukan utama dalam mencari solusi konflik sosial dan politik
E
Menetapkan visi dan tujuan nasional yang ingin dicapai bersama
NO. 47
Link Soal
Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di manakah letak penulisan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' pada lambang tersebut?
A
Pada perisai di dada burung Garuda
B
Tergantung di leher burung Garuda
C
Di antara sayap kiri dan kanan
D
Pada pita yang dicengkeram oleh kaki Garuda
E
Di bagian belakang kepala Garuda
NO. 48
Link Soal
Perumusan Pancasila dilakukan dengan niat atau maksud tertentu untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Dalam konsep asal mula Pancasila, hal ini disebut...
A
Causa Materialis
B
Causa Efisien
C
Causa Formalis
D
Causa Finalis
E
Causa Praktis
NO. 49
Link Soal
Intisari atau nilai fundamental yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, pada dasarnya merefleksikan prinsip...
A
Chauvinisme
B
Nasionalisme
C
Liberalisme
D
Sekularisme
E
Etnosentrisme
NO. 50
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai