Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.
NO. 42
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki kaitan yang sangat erat (organik) dengan batang tubuh karena mengandung sendi-sendi utama negara. Berikut ini adalah sendi-sendi tersebut, kecuali...
A
Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
B
Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.
C
Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.
D
Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.
E
Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.
NO. 43
Link Soal
Pancasila sering disebut sebagai 'Way of Life' bagi bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila berfungsi sebagai...
A
Sumber dari segala sumber hukum
B
Perjanjian luhur bangsa saat kemerdekaan
C
Ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain
D
Pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
E
Dasar dalam pembentukan kedaulatan wilayah
NO. 44
Link Soal
Salah satu butir pengamalan Pancasila adalah larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap luhur ini merupakan cerminan dari sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 45
Link Soal
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan fundamental bagi negara, salah satunya adalah...
A
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
B
Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
C
Memilih dan menetapkan Presiden serta Wakil Presiden
D
Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
E
Membentuk 12 kementerian negara
NO. 46
Link Soal
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada
NO. 47
Link Soal
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden
NO. 48
Link Soal
Menurut teori kausalitas Prof. Notonegoro, proses pengesahan Pancasila dari sekadar calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI disebut sebagai...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima
NO. 49
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif dalam bidang hukum (yudikatif), salah satunya adalah hak untuk memberikan pengampunan berupa grasi dan pemulihan nama baik atau rehabilitasi. Lembaga mana yang berwenang memberikan hal tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Presiden
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 50
Link Soal
Asal mula bentuk atau Causa Formalis dalam sejarah Pancasila berkaitan erat dengan...
A
Tradisi lisan masyarakat di pedesaan Indonesia
B
Kegiatan PPKI dalam mengesahkan dasar negara
C
Bagaimana rumusan Pancasila disusun dan dibentuk dalam Pembukaan UUD 1945
D
Keinginan luhur bangsa untuk menghapus penjajahan
E
Norma-norma agama yang dianut mayoritas penduduk