Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Hukum yang menitikberatkan pada pengaturan hubungan antara sesama manusia atau kepentingan perseorangan, seperti hukum perdata dan hukum dagang, diklasifikasikan sebagai...
A
Hukum Pidana
B
Hukum Publik
C
Hukum Tata Negara
D
Hukum Administrasi Negara
E
Hukum Privat
NO. 42
Link Soal
Salah satu wujud nyata dari implementasi kebhinnekaan dalam sistem politik Indonesia adalah proses pemilihan anggota legislatif (DPR/MPR) yang dilakukan melalui...
A
Pemilihan internal parpol
B
Instruksi presiden
C
Pemilihan langsung
D
Pemilu demokratis
E
Musyawarah mufakat
NO. 43
Link Soal
Segala urusan yang berkaitan dengan keuangan negara diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 23
B
Pasal 26
C
Pasal 27
D
Pasal 28
E
Pasal 29
NO. 44
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 1 Ayat 1
B
Pasal 1 Ayat 2
C
Pasal 1 Ayat 3
D
Pasal 2 Ayat 1
E
Pasal 27 Ayat 1
NO. 45
Link Soal
Lembaga yudikatif di Indonesia bertugas mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR
B
Presiden dibantu oleh jajaran Menteri
C
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D
Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah
E
Kepala Daerah setingkat Gubernur
NO. 46
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai gerakan yang mengadvokasi pembentukan negara berdasarkan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan Pancasila. Gerakan ini menyebarkan paham melalui media sosial dan mencoba menarik dukungan, terutama dari kalangan muda, dengan argumen tentang kelemahan sistem yang ada. Menghadapi fenomena ini, langkah strategis yang paling tepat untuk mempertahankan keutuhan dan ideologi bangsa berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Memperkuat pendidikan karakter Pancasila sejak dini dan secara masif di semua jenjang pendidikan, serta mengoptimalkan peran tokoh agama dan adat dalam menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa.
B
Melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut tanpa kecuali, serta memblokir semua platform media sosial yang menyebarkan paham radikal.
C
Mendorong dialog terbuka dan toleransi antarumat beragama serta suku di berbagai forum untuk menunjukkan keberagaman Indonesia adalah kekuatan, sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dan memperketat izin masuk, serta memperkuat batas negara untuk mencegah infiltrasi ideologi asing.
E
Merevitalisasi peran lembaga-lembaga negara dalam menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi landasan hukum bernegara dan bersistem pemerintahan.
NO. 47
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 48
Link Soal
Inti sari yang terkandung dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 adalah mengenai...
A
Pertanggungjawaban atas pernyataan kemerdekaan
B
Penetapan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan
C
Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
D
Pedoman praktis pelaksanaan negara
E
Tujuan negara dan dasar filsafat negara
NO. 49
Link Soal
Metode pembentukan wilayah negara yang terjadi karena adanya penyerahan suatu daerah dari satu negara kepada negara lain berdasarkan kesepakatan tertentu disebut...
A
Anexatie
B
Accessie
C
Cessie
D
Separatie
E
Occupatie
NO. 50
Link Soal
Pancasila Sila ke-5 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' sering disandingkan dengan Sila ke-2 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Perbedaan mendasar fokus kedua sila tersebut adalah...
A
Sila ke-2 fokus pada hubungan individu ke Tuhan, Sila ke-5 hubungan ke negara
B
Sila ke-2 fokus pada etika/moral individu terhadap sesama, Sila ke-5 fokus pada kesejahteraan umum/struktur sosial
C
Sila ke-2 untuk pejabat negara, Sila ke-5 untuk rakyat biasa
D
Sila ke-2 tentang hukum pidana, Sila ke-5 tentang hukum perdata
E
Tidak ada perbedaan, keduanya sama persis