Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 50. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 492
Link Soal
Berikut ini adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara persatuan, KECUALI...
A
Mengakui keberadaan warga negara karena status kewarganegaraannya
B
Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
C
Negara persatuan merupakan cita-cita negara yang bersifat totalitarian
D
Menjamin hak asasi dan kewajiban dasar warga negara dalam UUD
E
Memungkinkan tumbuh kembangnya keragaman budaya daerah dalam wadah nasional
NO. 493
Link Soal
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A
Presiden dibantu Wakil Presiden
B
Presiden dan DPR
C
Presiden dan MPR
D
Perdana Menteri
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 494
Link Soal
Ideologi negara memiliki fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa. Salah satu fungsi utama ideologi bagi masyarakat yang majemuk adalah...
A
Menyatukan berbagai perbedaan yang ada
B
Mengesampingkan budaya lokal demi keseragaman
C
Menjadi alat kekuasaan kelompok mayoritas
D
Membatasi kebebasan berpendapat
E
Mengutamakan kepentingan satu golongan
NO. 495
Link Soal
Untuk menumbuhkan masyarakat yang toleran dan menghargai keberagaman, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila seharusnya diintegrasikan dan diterapkan dalam sistem pendidikan?
A
Hanya fokus pada pengajaran nilai-nilai dan budaya dari kelompok mayoritas di lingkungan sekolah.
B
Mengedukasi seluruh peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam serta sikap hormat terhadap beragam tradisi dan agama yang ada di Indonesia.
C
Menghilangkan atau tidak memasukkan semua unsur perbedaan budaya ke dalam kurikulum pendidikan.
D
Memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan kurikulum pendidikannya masing-masing tanpa koordinasi pusat.
E
Menggunakan satu bahasa daerah tertentu sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah.
NO. 496
Link Soal
Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman dalam persatuan. Bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan kebudayaan?
A
Menyeragamkan seluruh warisan budaya lokal menjadi sebuah kebudayaan nasional tunggal.
B
Mendorong setiap daerah untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokalnya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya.
C
Menghilangkan semua perbedaan budaya untuk mencapai kesatuan bangsa yang mutlak.
D
Memprioritaskan promosi budaya asing sebagai patokan utama bagi kebudayaan nasional.
E
Membatasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah di Indonesia.
NO. 497
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga-lembaga berikut, KECUALI...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
C
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
D
Presiden
E
Presiden dan Wakil Presiden
NO. 498
Link Soal
Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Contoh perbedaan sosial yang bersifat vertikal (pelapisan sosial) adalah...
A
Suku
B
Ras
C
Jabatan/Pangkat
D
Bahasa
E
Adat-istiadat
NO. 499
Link Soal
Hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut konvensi. Salah satu contoh nyata konvensi di Indonesia adalah...
A
Naskah Penjelasan UUD 1945
B
Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR
C
Keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi)
D
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 500
Link Soal
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.