Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 50. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 491
Link Soal
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar secara konstitusional terdapat dalam...
A
Piagam Jakarta 22 Juni 1945
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
C
Mukadimah Konstitusi RIS
D
Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 492
Link Soal
Pada umumnya, bagian pembukaan atau awal dari konstitusi sebuah negara memuat substansi fundamental mengenai...
A
Mekanisme pemilihan umum
B
Asas, falsafah, dan tujuan negara
C
Struktur organisasi kementerian
D
Tata cara amandemen konstitusi
E
Pasal-pasal pidana dan perdata
NO. 493
Link Soal
Berdasarkan sila kelima Pancasila dan UUD 1945, bagaimanakah seharusnya distribusi bantuan sosial dilakukan saat terjadi krisis ekonomi untuk mencerminkan keadilan sosial?
A
Mengutamakan bantuan bagi kelompok masyarakat ekonomi tinggi.
B
Mengalokasikan bantuan sosial hanya di daerah perkotaan.
C
Menyediakan bantuan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat yang terdampak krisis.
D
Membatasi bantuan sosial hanya untuk kelompok masyarakat yang produktif.
E
Memberikan bantuan hanya kepada masyarakat yang sudah berpenghasilan.
NO. 494
Link Soal
Dalam sistem konstitusional, penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme 'check and balance' serta pertanggungjawaban kekuasaan. Pentingnya prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang konstitusional adalah untuk ....
A
Menjamin kekuasaan tertinggi negara berada pada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Memastikan pemerintah memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara
C
Membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara
D
Menjamin kebebasan mutlak hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
E
Memberi dasar bagi pemerintah untuk mengklaim kedaulatan tertinggi dari rakyat
NO. 495
Link Soal
Dalam kebijakan pendidikan nasional, bagaimanakah seharusnya sila ketiga 'Persatuan Indonesia' diejawantahkan?
A
Mewajibkan satu bahasa daerah tertentu di seluruh sekolah.
B
Menghapus muatan lokal agar kurikulum fokus pada materi pusat.
C
Menanamkan nilai persatuan melalui pengajaran sejarah dan budaya nusantara secara menyeluruh.
D
Menyeragamkan kurikulum dengan meniadakan unsur budaya lokal.
E
Hanya mengajarkan satu agama tertentu di sekolah umum.
NO. 496
Link Soal
Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengajukan usulan dasar negara yang meliputi...
A
Peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan
B
Peri ketuhanan, internasionalisme, mufakat, kemanusiaan, kesejahteraan
C
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat
D
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Ketuhanan
NO. 497
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum
NO. 498
Link Soal
Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan disebut...
A
Asas Legalitas
B
Asas Non-Retroaktif
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
NO. 499
Link Soal
Pada amandemen keempat UUD 1945, selain pasal-pasal tertentu, terdapat penghapusan sebuah lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam Bab IV. Pasal dan ketentuan manakah yang masuk amandemen keempat?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan
D
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
NO. 500
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.