Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 50. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 491
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka, bukan tertutup. Makna mendasar dari 'Ideologi Terbuka' dalam konteks kehidupan berbangsa adalah...
A
Menerima masuknya ideologi liberal secara utuh
B
Mampu berinteraksi secara dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
C
Dapat diubah nilai dasarnya setiap ada pergantian kepemimpinan
D
Merupakan gabungan dari berbagai ideologi negara maju
E
Memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap warga negara
NO. 492
Link Soal
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
NO. 493
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.
NO. 494
Link Soal
Siapakah tokoh yang berjasa merancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, serta menentukan posisi penempatan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Ir. Soekarno
B
Mohammad Yamin
C
Mr. Soepomo
D
Sultan Hamid I
E
Sultan Hamid II
NO. 495
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan pada Pasal 23A yang isinya mengatur tentang...
A
Kewenangan Bank Sentral
B
Mata uang negara
C
Pemeriksaan keuangan negara
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
E
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
NO. 496
Link Soal
Periode antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 merupakan masa di mana Indonesia menggunakan konstitusi...
A
UUD 1945
B
UUD Sementara 1950
C
Konstitusi RIS
D
Manifesto Politik
E
UUD NRI 1945 Amandemen
NO. 497
Link Soal
Setelah amandemen, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
A
Kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Undang-Undang Dasar
C
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
D
Sistem demokrasi terpimpin
E
Keputusan Presiden selaku mandataris MPR
NO. 498
Link Soal
Di tengah arus informasi digital yang semakin deras dan mudah diakses, muncul fenomena polarisasi identitas di media sosial, di mana kelompok-kelompok dengan latar belakang suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) yang berbeda cenderung membentuk 'ruang gema' (echo chamber) dan semakin menguatkan prasangka terhadap kelompok lain. Narasi kebencian, disinformasi, dan hoaks yang menargetkan kelompok minoritas seringkali menyebar cepat, mengikis toleransi dan memperdalam jurang perbedaan di masyarakat, bahkan memicu insiden konflik horizontal yang merugikan kerukunan sosial.
A
Aspek persatuan dalam keberagaman; melalui penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar kebencian dan literasi digital yang masif untuk seluruh lapisan masyarakat guna membangun ketahanan informasi.
B
Aspek toleransi antarumat beragama; dengan mendorong dialog antaragama dan memperkuat peran lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan serta mencegah provokasi agama.
C
Aspek pluralisme budaya; melalui penguatan identitas lokal dan promosi kebudayaan daerah sebagai fondasi kebangsaan yang beragam dan kaya.
D
Aspek integrasi sosial; dengan fokus pada program-program pembangunan ekonomi yang merata agar kesenjangan sosial tidak menjadi pemicu konflik identitas di masyarakat.
E
Aspek pemahaman multikulturalisme; melalui revisi kurikulum pendidikan yang menekankan narasi persatuan dan menghindari fragmentasi identitas sejak dini.
NO. 499
Link Soal
Kementerian Agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam rangka membantu presiden. Praktik ketatanegaraan ini merupakan manifestasi paham konstitusionalisme di NKRI, yang utamanya ditunjukkan dengan adanya upaya ....
A
Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat
B
Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi
C
Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan
D
Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya
E
Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara
NO. 500
Link Soal
Dalam kedudukannya sebagai semboyan negara, aspek 'ke-bhinneka-an' di dalam Bhinneka Tunggal Ika merujuk pada...
A
Kenyataan sosial yang ada di masyarakat
B
Target dan cita-cita luhur bangsa
C
Tahapan menuju gerbang kemerdekaan
D
Status sebagai bangsa yang merdeka
E
Prinsip kedaulatan di tangan rakyat