Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 50. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 491
Link Soal
Dinas X sebagai instansi pemerintahan daerah baru saja meluncurkan platform layanan publik digital "E-Pelayanan" yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Platform ini sangat efisien, mengurangi birokrasi, dan telah berhasil menekan praktik pungutan liar. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, muncul keluhan signifikan dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital. Mereka kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan ini, merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terabaikan. Kepala Dinas X dihadapkan pada dilema antara mempertahankan efisiensi tinggi berbasis teknologi atau mengadaptasi sistem agar lebih inklusif, namun berpotensi memperlambat proses dan menambah biaya operasional.
Melihat situasi tersebut, tindakan Kepala Dinas X yang paling mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab di era digital, adalah...
A
Mempertahankan E-Pelayanan apa adanya dengan alasan efisiensi dan kemudian mengedukasi masyarakat secara masif agar melek digital di masa mendatang.
B
Menghentikan total E-Pelayanan dan kembali ke sistem manual untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlayani secara adil.
C
Mengembangkan modul tambahan atau menyediakan loket bantuan khusus (offline) di kantor dinas dan balai desa untuk memfasilitasi kelompok rentan dalam mengakses E-Pelayanan, sambil terus berupaya meningkatkan literasi digital.
D
Melakukan survei ulang untuk mengidentifikasi persentase kelompok yang tidak terlayani dan menunda perbaikan sampai data lengkap terkumpul.
E
Mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur internet yang merata di seluruh daerah agar semua warga dapat mengakses layanan digital.
NO. 492
Link Soal
Dalam klasifikasi nilai menurut Prof. Notonagoro, 'Nilai Vital' didefinisikan sebagai...
A
Segala hal yang bermanfaat bagi kebutuhan fisik manusia
B
Segala hal yang mendukung manusia untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan
C
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual manusia
D
Nilai yang bersumber pada akal dan budi pekerti manusia
E
Segala sesuatu yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup
NO. 493
Link Soal
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, manakah di antara jenis peraturan berikut yang menempati posisi paling rendah?
A
Peraturan Daerah (Perda)
B
Ketetapan MPR
C
Peraturan Presiden
D
Peraturan Pemerintah
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 494
Link Soal
Sila-sila dalam Pancasila memiliki sifat 'organis'. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan maksud dari sifat tersebut?
A
Urutan sila-sila Pancasila menunjukkan rangkaian tingkatan luas dan isinya
B
Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai dari keempat sila lainnya
C
Pancasila bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun
D
Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri
E
Pancasila disusun berdasarkan kebutuhan organisasi kenegaraan yang modern
NO. 495
Link Soal
Berikut ini adalah bagian dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, KECUALI...
A
Biro Rekrutmen
B
Biro Pengawasan Perilaku Hakim
C
Biro Umum
D
Pusat Analisis dan Layanan Informasi
E
Biro Jabatan Fungsional
NO. 496
Link Soal
Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 memberikan kewenangan baru kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yaitu...
A
Kewenangan yudikatif untuk mengadili penjahat perang
B
Kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari
C
Kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang bersama Presiden
D
Kewenangan militer untuk mengomandoi angkatan perang
E
Kewenangan diplomatik untuk mewakili negara di PBB
NO. 497
Link Soal
Langkah awal reformasi konstitusi dimulai dengan amandemen pertama UUD 1945. Sidang Umum MPR yang menghasilkan perubahan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober tahun...
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002
NO. 498
Link Soal
Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum, hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945.
A
2
B
3
C
1
D
5
E
4
NO. 499
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 500
Link Soal
Sepanjang masa kerjanya, tercatat berapa kalikah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang resmi?
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali