Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 51. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 501
Link Soal
Pemilihan Umum pertama tahun 1955 sering disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia, meskipun kondisi keamanan negara saat itu belum stabil. Salah satu indikator keberhasilan demokrasi pada pemilu tersebut adalah...
A
Terpilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
B
Tingginya partisipasi rakyat dan tidak adanya dominasi mutlak satu partai (multipartai).
C
Berhasilnya militer menduduki kursi parlemen tanpa melalui pemilihan.
D
Adanya calon tunggal yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa.
E
Penggunaan sistem noken yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
NO. 502
Link Soal
Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Pengertian ini menempatkan asal mula Pancasila secara...
A
Formal
B
Material
C
Yuridis
D
Politis
E
Ideologis
NO. 503
Link Soal
Manakah pernyataan berikut yang TIDAK tepat mengenai karakteristik sistem pemerintahan Amerika Serikat?
A
Berbentuk negara federasi
B
Presiden hanya berfungsi sebagai simbol negara
C
Menerapkan sistem presidensial
D
Adanya pemisahan tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
E
Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu paket
NO. 504
Link Soal
Tokoh yang berperan penting dalam merancang, merencanakan, dan merumuskan gambar visual Burung Garuda hingga disetujui sebagai lambang negara adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Natsir
E
Mr. Priyono
NO. 505
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 506
Link Soal
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara pusat yang memegang kekuasaan negara sesuai konstitusi meliputi...
A
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
B
MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK
C
DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
D
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
E
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan MK
NO. 507
Link Soal
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan sistem perekonomian nasional. Ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia yang tercermin dalam pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Negara menguasai seluruh faktor produksi tanpa terkecuali
C
Sektor swasta dilarang berperan dalam cabang produksi penting
D
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas
E
Buruh memiliki kekuasaan mutlak atas manajemen perusahaan
NO. 508
Link Soal
Frasa 'Bhinneka Tunggal Ika' yang menjadi semboyan persatuan bangsa Indonesia dikutip dari sebuah kitab sastra kuno zaman Majapahit, yaitu...
A
Kitab Negarakertagama
B
Kitab Sutasoma
C
Kitab Arjuna Wiwaha
D
Kitab Baratayudha
E
Kitab Smaradahana
NO. 509
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 510
Link Soal
Bentuk negara Indonesia yang terpecah menjadi beberapa negara bagian terjadi pada masa berlakunya...
A
Periode Proklamasi
B
Periode UUDS 1950
C
Periode Konstitusi RIS
D
Periode Orde Lama
E
Periode UUD 1945 Pasca Dekrit