Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 51. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 501
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 502
Link Soal
Kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang. Kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (kekuasaan eksaminatif/inspektif) dipegang oleh lembaga...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Kementerian Keuangan
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 503
Link Soal
Di sebuah negara baru bernama Republik Harmoni, yang baru saja meraih kemerdekaan dari penjajahan, muncul berbagai perbedaan pandangan di antara para pemimpin daerah dan kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok memiliki latar belakang etnis, agama, dan adat istiadat yang sangat beragam, bahkan beberapa di antaranya memiliki gagasan yang saling bertentangan tentang bentuk negara dan dasar filosofisnya. Di tengah situasi yang rawan perpecahan ini, seorang negarawan ulung bernama Bapak Aryo Yudistira tampil dengan gagasan brilian. Ia mengusulkan sebuah landasan pemersatu yang ia namakan "Panca Bhakti", sebuah rumusan nilai-nilai luhur yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga merangkul semua perbedaan menjadi kekuatan. Visi Bapak Aryo adalah membangun sebuah bangsa yang kokoh, bukan dengan meniadakan perbedaan, melainkan dengan menjadikannya mozaik indah dalam bingkai persatuan.
Berdasarkan narasi di atas, kontribusi Bapak Aryo Yudistira dalam mengusulkan "Panca Bhakti" sebagai landasan pemersatu Republik Harmoni paling relevan dengan pengamalan nilai pilar negara ....
A
Pancasila, sebagai dasar filosofis negara yang mengakomodasi keberagaman demi persatuan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat kedaulatannya.
D
Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam perbedaan budaya dan suku bangsa.
E
Wawasan Nusantara, sebagai konsep kesatuan wilayah yang utuh.
NO. 504
Link Soal
Sesuai dengan esensi sila pertama Pancasila, Indonesia didefinisikan sebagai negara ber-Ketuhanan, yang berarti bukan negara sekuler. Hal ini mengandung makna bahwa...
A
Negara tidak memisahkan secara mutlak urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan
B
Agama tidak memiliki peran dalam ruang publik kenegaraan
C
Pemerintah tidak diperbolehkan mencampuri urusan keyakinan warga negara
D
Konstitusi negara dibuat berdasarkan satu hukum agama tertentu saja
E
Urusan agama sepenuhnya merupakan tanggung jawab individu tanpa fasilitasi negara
NO. 505
Link Soal
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, lembaga manakah yang berwenang memutus sengketa tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 506
Link Soal
Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak ...
A
Langsung
B
Tidak langsung
C
Retribusi umum
D
Retribusi jasa usaha
E
Perseorangan
NO. 507
Link Soal
Sebagai negara kesatuan yang ditegaskan dalam UUD 1945, implikasi apa yang muncul dari prinsip ini terhadap kedudukan dan peran pemerintah daerah?
A
Pemerintah daerah beroperasi sebagai entitas yang sepenuhnya mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusinya sendiri.
C
Pemerintah daerah melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dengan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri tanpa perlu melibatkan pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk menghapus atau mencabut seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
NO. 508
Link Soal
Terdapat wilayah yang merupakan bekas jajahan negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan dikelola di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Istilah untuk bentuk tersebut adalah...
A
Negara Mandat
B
Negara Protektorat
C
Negara Koloni
D
Negara Trustee
E
Negara Dominion
NO. 509
Link Soal
Tindakan memperlakukan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan mencerminkan pengamalan sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 510
Link Soal
Konsep pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang terpisah yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas/pengadil) dikenal dengan istilah ...
A
Trias Politika
B
Triumvirat
C
Magnum Opus
D
Monarki
E
Tirani