Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 51. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 501
Link Soal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab mengelola berbagai jenis pajak pusat. Manakah di antara jenis pajak berikut yang BUKAN merupakan kewenangan pengelolaan DJP?
A
Pajak Penghasilan (PPh)
B
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
C
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
D
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
E
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NO. 502
Link Soal
Untuk menumbuhkan masyarakat yang toleran dan menghargai keberagaman, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila seharusnya diintegrasikan dan diterapkan dalam sistem pendidikan?
A
Hanya fokus pada pengajaran nilai-nilai dan budaya dari kelompok mayoritas di lingkungan sekolah.
B
Mengedukasi seluruh peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam serta sikap hormat terhadap beragam tradisi dan agama yang ada di Indonesia.
C
Menghilangkan atau tidak memasukkan semua unsur perbedaan budaya ke dalam kurikulum pendidikan.
D
Memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengembangkan kurikulum pendidikannya masing-masing tanpa koordinasi pusat.
E
Menggunakan satu bahasa daerah tertentu sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah.
NO. 503
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 504
Link Soal
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011, posisi Peraturan Presiden (Perpres) berada di bawah...
A
Undang-Undang / Perppu
B
Peraturan Pemerintah (PP)
C
Peraturan Daerah Provinsi
D
Ketetapan MPR
E
Peraturan Menteri
NO. 505
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 506
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, terdapat lembaga negara yang berwenang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
NO. 507
Link Soal
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki berbagai wewenang menurut UUD 1945. Di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang Presiden adalah...
A
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sepihak
B
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
C
Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
D
Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU
E
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
NO. 508
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol rantai emas dengan latar belakang merah melambangkan sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 509
Link Soal
Berapakah jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila yang melambangkan dua angka terakhir dari tahun kemerdekaan Republik Indonesia?
A
45
B
19
C
8
D
17
E
20
NO. 510
Link Soal
Pancasila secara konstitusional diakui sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit dapat disimpulkan dari dokumen...
A
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968
B
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945
C
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
D
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
E
Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1