Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 51. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 501
Link Soal
Pemerintah Daerah X mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berinteraksi dengan layanan publik di wilayah tersebut untuk menggunakan bahasa daerah setempat sebagai bahasa utama dalam komunikasi resmi. Selain itu, Perda tersebut juga memberikan prioritas utama kepada penduduk asli daerah tersebut dalam setiap proses rekrutmen pegawai pada instansi pemerintah daerah. Banyak pihak berpendapat bahwa Perda ini, meskipun bertujuan melestarikan budaya, berpotensi menimbulkan diskriminasi dan mengancam kohesi sosial. Dalam konteks pemahaman terhadap Pilar Negara, Perda tersebut paling tidak sesuai dengan prinsip...
A
Pancasila sebagai dasar negara
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara
E
Ketahanan Nasional sebagai wawasan kebangsaan
NO. 503
Link Soal
Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden ke dalam agenda persidangan berikutnya untuk dibahas, maka salah satu konsekuensi hukumnya adalah ...
A
DPR akan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
B
Perppu tersebut akan dianggap cacat hukum sejak awal penerbitannya.
C
Presiden wajib mencabut Perppu tersebut.
D
Perppu secara otomatis akan menjadi Undang-Undang tanpa perlu persetujuan DPR.
E
Presiden tidak perlu lagi mengajukan Perppu tersebut pada masa persidangan berikutnya.
NO. 504
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial berada di tangan...
A
Ketua Mahkamah Agung
B
Presiden dengan persetujuan DPR
C
Ketua Mahkamah Konstitusi
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 505
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen ketiga (tahun 2001), salah satu poin krusial yang diubah atau ditambahkan adalah mengenai...
A
Pembatasan masa jabatan Presiden
B
Pemerintahan Daerah
C
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
D
Pemilihan Presiden secara langsung
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 506
Link Soal
DPR memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan mandat rakyat. Fungsi DPR yang berkaitan dengan kewenangan menyusun rancangan undang-undang disebut...
A
Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Legislasi
C
Fungsi Anggaran
D
Hak Interpelasi
E
Hak Amandemen
NO. 507
Link Soal
Pernyataan bahwa 'Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara' tertuang dalam dokumen...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Supersemar 1966
C
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
D
Pembukaan UUD 1945
E
Tap MPRS No. XXV/1966
NO. 508
Link Soal
Konstitusi memberikan mandat bahwa segala bentuk pajak dan pungutan yang bersifat memaksa guna kepentingan negara wajib diatur melalui...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Menteri
C
Peraturan Presiden
D
Surat Keputusan Bersama
E
Undang-Undang
NO. 509
Link Soal
Konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunis) yang didukung oleh tokoh PKI seperti D.N. Aidit pada masa Demokrasi Terpimpin, terbukti gagal menyatukan bangsa. Mengapa konsep ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya Sila Pertama?
A
Karena mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan negara.
B
Karena memberikan ruang bagi ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan (ateisme) untuk berkembang.
C
Karena menggabungkan golongan agama dengan golongan nasionalis sekuler.
D
Karena menolak bantuan asing dari blok Barat dan Timur.
E
Karena menghapus peran militer dalam pemerintahan sipil.
NO. 510
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Presiden