PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 51. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 501
Sila Persatuan Indonesia jika tidak dikaitkan dengan sila-sila Pancasila lainnya akan membentuk paham yang sempit dan ekstrem, yaitu...
A
Liberalisme
B
Komunisme
C
Sosialisme
D
Theokrasi
E
Chauvinisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 502
Dalam konteks kedaulatan hukum, yang dimaksud dengan 'kesatuan daerah' adalah...
A
Hukum harus berlaku adil di setiap wilayah tanpa terkecuali
B
Penggabungan beberapa wilayah menjadi satu provinsi baru
C
Penerapan hukum nasional yang berlaku tunggal di seluruh wilayah kedaulatan negara
D
Adanya wilayah hukum yang haruslah satu dalam satu kesatuan negara
E
Rakyat yang bersatu di dalam satu daerah administratif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 503
TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...
A
Interpelasi
B
Budget
C
Referendum
D
Mosi tidak percaya
E
Angket

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 504
Tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah kecuali...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 505
Perubahan ketiga (Amandemen III) UUD 1945 mencakup materi tentang Pemilihan Presiden secara langsung dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini disahkan pada...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
11 September 2001

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 506
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 507
Konstitusi Indonesia mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar... persen dari APBN dan APBD.
A
10
B
20
C
30
D
40
E
15

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 508
Di antara lembaga-lembaga berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)?
A
Badan Kepegawaian Negara
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Badan Urusan Logistik
D
Badan Pusat Statistik
E
Badan Intelijen Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 509
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama (tahun 1999), fokus perubahan utama ditujukan untuk membatasi kekuasaan...
A
Legislatif (DPR)
B
Yudikatif (MA)
C
Eksekutif (Presiden)
D
Inspektif (BPK)
E
Konstitutif (MPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 510
Undang-Undang manakah yang dikeluarkan pada masa Orde Baru untuk mengatur tentang referendum sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983?
A
UU No. 5 Tahun 1985
B
UU No. 5 Tahun 1990
C
UU No. 5 Tahun 1995
D
UU No. 5 Tahun 2000
E
UU No. 5 Tahun 2001

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.