Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 52. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 511
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di antara lembaga berikut, manakah yang anggotanya TIDAK dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
E
Presiden dan Wakil Presiden
NO. 512
Link Soal
Segala urusan yang berkaitan dengan keuangan negara diatur secara spesifik dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 23
B
Pasal 26
C
Pasal 27
D
Pasal 28
E
Pasal 29
NO. 513
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan di tingkat daerah?
A
Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.
C
Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.
NO. 514
Link Soal
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Apa tujuan utama dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945?
A
Mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal.
B
Memperkuat dominasi kekuasaan lembaga eksekutif dan mengurangi peran legislatif.
C
Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tuntutan nilai-nilai demokrasi.
D
Meningkatkan pengaruh organisasi non-pemerintah dalam struktur pemerintahan.
E
Menghilangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas konstitusi.
NO. 515
Link Soal
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Kepastian Hukum
B
Keterbukaan
C
Akuntabilitas
D
Profesionalitas
E
Proporsionalitas
NO. 516
Link Soal
Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi menuntut perilaku yang positif. Manakah di antara pilihan berikut yang mencerminkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi?
A
Mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal demi keuntungan pasar semata
B
Menyusun regulasi yang mendukung sistem ekonomi pasar bebas (liberal)
C
Mendahulukan produk impor dibandingkan produk dalam negeri
D
Menghindari persaingan usaha yang sehat
E
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan menghapus distorsi ekonomi
NO. 517
Link Soal
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.
NO. 518
Link Soal
Menurut teori kausalitas Prof. Notonegoro, proses pengesahan Pancasila dari sekadar calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI disebut sebagai...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima
NO. 519
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000
NO. 520
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.