Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 52. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 511
Link Soal
Lembaga peradilan manakah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding?
A
Komisi Yudisial
B
Pengadilan Tinggi
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 512
Link Soal
Inti sari yang terkandung dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 adalah mengenai...
A
Pertanggungjawaban atas pernyataan kemerdekaan
B
Penetapan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan
C
Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
D
Pedoman praktis pelaksanaan negara
E
Tujuan negara dan dasar filsafat negara
NO. 513
Link Soal
Proses kelahiran Pancasila sebagai falsafah negara melibatkan beberapa rumusan penting. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari rangkaian rumusan tersebut?
A
Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945
B
Rumusan Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945
C
Rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945
D
Konsep yang dipaparkan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI ke-2
E
Pidato spontan Ir. Soekarno yang disebut sebagai lahirnya Pancasila
NO. 514
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Presiden
NO. 515
Link Soal
Pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila menerapkan sistem ekonomi yang...
A
Berbasis liberalisme pasar murni
B
Mengizinkan monopoli dan persaingan bebas tanpa batas
C
Menolak hak kepemilikan individu sepenuhnya
D
Didasarkan pada moralitas Ketuhanan dan Kemanusiaan
E
Menghalalkan penindasan demi pertumbuhan ekonomi
NO. 516
Link Soal
Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dianggap sebagai wilayah Indonesia meskipun tanahnya berada di Malaysia. Konsep wilayah ini dikenal dengan istilah...
A
Wilayah Teritorial
B
Wilayah ZEE
C
Wilayah Ekstrateritorial
D
Wilayah Landas Kontinen
E
Wilayah Okupasi
NO. 517
Link Soal
Lembaga peradilan yang memegang kekuasaan untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 518
Link Soal
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24
NO. 519
Link Soal
Dinas X sebagai instansi pemerintahan daerah baru saja meluncurkan platform layanan publik digital "E-Pelayanan" yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Platform ini sangat efisien, mengurangi birokrasi, dan telah berhasil menekan praktik pungutan liar. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, muncul keluhan signifikan dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital. Mereka kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan ini, merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terabaikan. Kepala Dinas X dihadapkan pada dilema antara mempertahankan efisiensi tinggi berbasis teknologi atau mengadaptasi sistem agar lebih inklusif, namun berpotensi memperlambat proses dan menambah biaya operasional.
Melihat situasi tersebut, tindakan Kepala Dinas X yang paling mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab di era digital, adalah...
A
Mempertahankan E-Pelayanan apa adanya dengan alasan efisiensi dan kemudian mengedukasi masyarakat secara masif agar melek digital di masa mendatang.
B
Menghentikan total E-Pelayanan dan kembali ke sistem manual untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlayani secara adil.
C
Mengembangkan modul tambahan atau menyediakan loket bantuan khusus (offline) di kantor dinas dan balai desa untuk memfasilitasi kelompok rentan dalam mengakses E-Pelayanan, sambil terus berupaya meningkatkan literasi digital.
D
Melakukan survei ulang untuk mengidentifikasi persentase kelompok yang tidak terlayani dan menunda perbaikan sampai data lengkap terkumpul.
E
Mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur internet yang merata di seluruh daerah agar semua warga dapat mengakses layanan digital.
NO. 520
Link Soal
Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan, pengubahan nomenklatur, hingga pembubaran kementerian negara di Indonesia secara konstitusional diatur dalam...
A
Ketetapan MPR
B
Undang-Undang (UU)
C
Keputusan Presiden
D
Peraturan Daerah
E
UUD 1945 secara eksplisit