Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 52. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 511
Link Soal
Pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala nasional yang ambisius seringkali dihadapkan pada dilema antara pencapaian kepentingan ekonomi makro dan keberlanjutan budaya lokal atau hak-hak masyarakat adat. Meskipun proyek-proyek tersebut dianggap penting untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan, namun kerap menimbulkan konflik sosial, pergeseran budaya, dan bahkan hilangnya identitas lokal di beberapa komunitas. Timbul pertanyaan, sejauh mana proyek pembangunan negara dapat menjustifikasi dampak negatif terhadap keberagaman lokal demi persatuan dan kemajuan nasional?
A
Tegangan antara pembangunan fisik yang berorientasi sentralistik dengan pelestarian identitas multikultural yang berakar pada otonomi daerah dan kearifan lokal.
B
Tegangan antara kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan hak ulayat masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak fundamental.
C
Tegangan antara konsep persatuan politik-ekonomi bangsa yang didorong oleh negara dengan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai kekayaan nasional yang harus dilindungi.
D
Tegangan antara cita-cita negara kesejahteraan sosial dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi hak setiap warga negara dan generasi mendatang.
E
Tegangan antara modernisasi yang digerakkan oleh pemerintah pusat dengan resistensi konservatif dari komunitas tradisional di daerah yang enggan berubah.
NO. 512
Link Soal
Merujuk pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, berapakah jumlah total kursi atau anggota DPR yang ditetapkan?
A
550 orang
B
560 orang
C
570 orang
D
580 orang
E
590 orang
NO. 513
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 514
Link Soal
Inti sari yang terkandung dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 adalah mengenai...
A
Pertanggungjawaban atas pernyataan kemerdekaan
B
Penetapan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan
C
Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa
D
Pedoman praktis pelaksanaan negara
E
Tujuan negara dan dasar filsafat negara
NO. 515
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 516
Link Soal
Di sebuah daerah bernama Arkatama, tinggallah seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Subianto. Sejak muda, Bapak Subianto tak pernah lelah memperjuangkan kesejahteraan warga. Ia memprakarsai berdirinya koperasi simpan pinjam dan usaha tani, memastikan para petani kecil mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka, serta membantu anak-anak kurang mampu agar bisa bersekolah. Ia selalu menekankan pentingnya kebersamaan, musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan pemerataan kesempatan bagi setiap warga tanpa memandang latar belakang. Bagi Bapak Subianto, kekayaan suatu bangsa terletak pada keadilan sosial yang merata dan partisipasi aktif seluruh rakyat dalam membangun perekonomian yang berpihak pada kepentingan bersama, bukan segelintir golongan.
Sosok Bapak Subianto dengan segala perjuangannya tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai yang diemban oleh salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Siapakah Pahlawan Nasional yang paling merepresentasikan semangat dan nilai perjuangan Bapak Subianto?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Jenderal Sudirman
D
R.A. Kartini
E
Ki Hajar Dewantara
NO. 517
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, terdapat lembaga negara yang berwenang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
NO. 518
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 519
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis formal tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Alasan utama penetapan ini adalah karena alinea tersebut ....
A
Memuat rumusan sila-sila Pancasila sebagai landasan negara
B
Menjelaskan hakikat dan tujuan pembentukan negara
C
Mengandung prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan
D
Merumuskan cara mencapai cita-cita negara melalui konstitusi
E
Menyatakan penegasan mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan
NO. 520
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen pada pasal...
A
Pasal 1 Ayat 1
B
Pasal 1 Ayat 2
C
Pasal 1 Ayat 3
D
Pasal 2 Ayat 1
E
Pasal 3 Ayat 1