Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 52. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 511
Link Soal
Prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara periodik setiap...
A
2 tahun sekali
B
3 tahun sekali
C
4 tahun sekali
D
5 tahun sekali
E
6 tahun sekali
NO. 512
Link Soal
Ketika Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat/RIS) pada tahun 1949, status UUD 1945 dalam konteks nasional (federal) adalah...
A
Tidak berlaku sebagai konstitusi federal karena digantikan Konstitusi RIS
B
Hanya berlaku beberapa pasal saja
C
Masih berlaku penuh di seluruh wilayah Indonesia
D
Hanya berlaku di wilayah Jakarta
E
Berlaku berdampingan dengan Konstitusi RIS di seluruh negara bagian
NO. 513
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, di mana pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Hal ini tercantum dalam...
A
Pasal 31 ayat 1
B
Pasal 31 ayat 2
C
Pasal 32 ayat 1
D
Pasal 33 ayat 2
E
Pasal 34 ayat 1
NO. 514
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan Indonesia, perbedaan mendasar antara DPR dan DPRD terletak pada...
A
DPR dipilih oleh partai politik, sedangkan DPRD dipilih langsung oleh rakyat.
B
Masa jabatan DPR adalah seumur hidup, sedangkan DPRD hanya lima tahun.
C
DPR merupakan lembaga yudikatif, sedangkan DPRD adalah lembaga eksekutif daerah.
D
DPR berkedudukan di tingkat nasional (pusat), sementara DPRD berada di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota).
E
DPR bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan DPRD bertanggung jawab kepada Gubernur.
NO. 515
Link Soal
Hukum yang menitikberatkan pada pengaturan hubungan antara sesama manusia atau kepentingan perseorangan, seperti hukum perdata dan hukum dagang, diklasifikasikan sebagai...
A
Hukum Pidana
B
Hukum Publik
C
Hukum Tata Negara
D
Hukum Administrasi Negara
E
Hukum Privat
NO. 516
Link Soal
Wacana amandemen kelima UUD 1945 kembali bergulir, dengan argumen utama untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas pemerintahan. Namun, kekhawatiran juga muncul akan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pergeseran fondasi negara yang telah terbangun. Sejarah amandemen UUD 1945 sebelumnya menunjukkan dinamika besar dalam struktur ketatanegaraan. Apa implikasi filosofis dan politis dari kemungkinan amandemen terhadap UUD 1945 sebagai pilar negara dalam menjaga stabilitas dan adaptabilitas negara?
A
Amandemen UUD 1945 secara periodik adalah keniscayaan dalam negara demokrasi modern untuk memastikan konstitusi tetap relevan dengan zaman, tanpa batas frekuensi.
B
Amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan menjaga nilai-nilai dasar Pancasila dan tidak mengubah pembukaan UUD, agar tidak menggerus legitimasi dan stabilitas hukum yang telah ada.
C
Setiap amandemen adalah peluang untuk menciptakan sistem politik yang sempurna, sehingga perdebatan harus terbuka selebar-lebarnya demi konstitusi terbaik yang pernah ada.
D
Implikasinya adalah potensi ketidakpastian hukum dan politik yang berkepanjangan, karena amandemen selalu membuka celah bagi kepentingan kelompok tertentu untuk mendominasi.
E
Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang tidak pernah diamandemen, karena perubahan hanya akan menimbulkan kekacauan dan mengkhianati semangat para pendiri bangsa.
NO. 517
Link Soal
Sebelum adanya UU khusus, tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur sementara dalam UUD 1945 pada bagian...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Peralihan Pasal IV
E
Aturan Peralihan Pasal V
NO. 518
Link Soal
Organisasi regional ASEAN resmi berdiri melalui penandatanganan sebuah kesepakatan diplomatik. Di kota manakah organisasi tersebut didirikan?
A
Jakarta
B
Bangkok
C
Manila
D
Singapura
E
Kuala Lumpur
NO. 519
Link Soal
Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan DPR sebagai pemilih utama. Namun, dalam proses tersebut DPR harus mempertimbangkan masukan dari lembaga tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh kepala negara. Lembaga dan pejabat yang dimaksud secara berturut-turut adalah...
A
Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden
C
Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Keuangan dan Presiden
E
Badan Pemeriksa Keuangan dan DPD
NO. 520
Link Soal
Lembaga yudikatif di Indonesia bertugas mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR
B
Presiden dibantu oleh jajaran Menteri
C
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D
Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah
E
Kepala Daerah setingkat Gubernur