Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 52. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 511
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat keputusan-keputusan penting terkait ketatanegaraan Indonesia. Berikut ini yang BUKAN merupakan isi dari Dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Berlakunya kembali UUD 1945
C
Tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan DPR Sementara (DPRS)
E
Pembentukan MPRS dan DPAS
NO. 512
Link Soal
Penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam urusan keagamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, ketentuan ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk ....
A
Bebas mengatur ajaran agama lain yang berbeda
B
Menciptakan agama baru sesuai dengan kehendak sendiri
C
Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
D
Mendiskriminasi agama lain yang dianggap bertentangan dengan kepercayaannya
E
Mendirikan tempat ibadah di mana saja tanpa memerlukan izin
NO. 513
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) diamanatkan untuk selesai paling lambat pada 17 Agustus 2003. Selama MK belum terbentuk, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
B
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
C
Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945
D
Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945
E
Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945
NO. 514
Link Soal
Penetapan pasangan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama kali merupakan usulan secara aklamasi dari tokoh...
A
Sukarni
B
Soepomo
C
Otto Iskandardinata
D
Ahmad Soebardjo
E
Moh. Yamin
NO. 515
Link Soal
Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seluruh rakyat demi kepentingan bersama dikenal dengan istilah...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarsi
D
Aristokrasi
E
Demokrasi
NO. 516
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Agung
D
Presiden
E
Dewan Perwakilan Daerah
NO. 517
Link Soal
Dalam sistematika UUD 1945, pengaturan mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan diletakkan pada bagian awal. Bab berapakah yang mengatur hal tersebut?
A
Bab I
B
Bab II
C
Bab III
D
Bab IV
E
Bab V
NO. 518
Link Soal
Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Agung (MA)?
A
Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding
B
Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap
C
Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
D
Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang
E
Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara
NO. 519
Link Soal
Dalam kajian filsafat Pancasila, tindakan BPUPKI yang berhasil merumuskan bentuk, sistematika, dan nama Pancasila dikategorikan sebagai asal mula...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima
NO. 520
Link Soal
Kebijakan pembangunan nasional pada hakikatnya harus bermuara pada 'Kemakmuran Masyarakat'. Hal ini merupakan implementasi langsung dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu...
A
Melindungi segenap bangsa Indonesia
B
Mencerdaskan kehidupan bangsa
C
Memajukan kesejahteraan umum
D
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
E
Mewujudkan kedaulatan rakyat