Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 52. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 511
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tegas ini merupakan bunyi dari UUD 1945 hasil amandemen, tepatnya pada...
A
Pasal 1 Ayat (1)
B
Pasal 1 Ayat (2)
C
Pasal 1 Ayat (3)
D
Pasal 2 Ayat (1)
E
Pasal 2 Ayat (2)
NO. 512
Link Soal
Negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan terbesar yang mencakup beberapa unsur konstitutif. Unsur-unsur pembentuk negara tersebut terdiri dari...
A
Wilayah, Rakyat, dan Badan Hukum yang mengatur
B
Wilayah, Rakyat, dan kekayaan Sumber Daya Alam
C
Rakyat, Lingkungan hidup, dan sosok Presiden
D
Kekuatan militer, Polisi, dan luas Wilayah
E
Wilayah kedaulatan, Polisi, dan Tentara nasional
NO. 513
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.
NO. 514
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip fundamental negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara (Pancasila). Pernyataan-pernyataan fundamental ini tertuang secara spesifik pada alinea keberapa?
A
Alinea I
B
Alinea II
C
Alinea III
D
Alinea IV
E
Alinea I, II, dan III
NO. 515
Link Soal
Pedoman mengenai tata cara pengucapan Pancasila dalam upacara-upacara resmi diatur melalui...
A
TAP MPR RI No. II/MPR/1978
B
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968
C
UU No. 5 Tahun 1985
D
TAP MPR No. I/MPR/1983
E
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1983
NO. 516
Link Soal
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan komitmen negara terhadap kebudayaan nasional dengan bunyi...
A
Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
B
Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
C
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
D
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
E
Setiap warga negara berhak mengembangkan pengetahuan dengan bahasa Indonesia
NO. 517
Link Soal
Menurut Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen, salah satu kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara adalah ...
A
Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
B
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
C
Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
D
Membubarkan partai politik.
E
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
NO. 518
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 519
Link Soal
Perubahan ketiga UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada lembaga-lembaga negara seperti MPR dan Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang diamandemen pada tahap ketiga adalah...
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
D
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
E
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24
NO. 520
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan kandidat pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
D
Komisi Yudisial (KY)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)