Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 53. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 521
Link Soal
Kebijakan pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik atau BBM merupakan contoh implementasi kebijakan fiskal yang berfokus pada bidang...
A
Ekonomi
B
Politik
C
Pertahanan
D
Budaya
E
Hukum
NO. 522
Link Soal
Pengambilan keputusan atau ketetapan untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dianggap sah apabila disetujui oleh...
A
Setengah dari total anggota MPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota MPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Lima puluh persen ditambah satu anggota dari total anggota MPR
NO. 523
Link Soal
Salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah amandemen UUD 1945 adalah...
NO. 524
Link Soal
Pancasila memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Karakteristik ini merujuk pada dimensi...
A
Dimensi Realita
B
Dimensi Fleksibilitas
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Instrumental
E
Dimensi Praksis
NO. 525
Link Soal
Berdasarkan Pasal 23 E ayat 2 UUD 1945, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan pemeriksaan keuangan negara, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib diserahkan kepada...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan
B
MPR, DPR, dan DPD
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
DPR, Presiden, dan MK
E
Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri
NO. 526
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen (perubahan) pada era reformasi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdiri atas...
A
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
B
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
C
16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
D
20 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
E
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
NO. 527
Link Soal
Pasal 37 Ayat 5 UUD 1945 memberikan batasan tegas mengenai amandemen konstitusi. Materi yang secara eksplisit dilarang untuk diubah adalah...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C
Sistem Pemerintahan Presidensial
D
Lagu Kebangsaan dan Bendera Negara
E
Pasal 29 tentang Agama
NO. 528
Link Soal
Dalam struktur UUD 1945, bagian yang memuat ketentuan-ketentuan pokok materi hukum dasar tertulis dan terdiri atas pasal-pasal disebut sebagai...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Batang Tubuh UUD 1945
C
Penjelasan UUD 1945
D
Amandemen UUD 1945
E
Aturan Peralihan
NO. 529
Link Soal
Pada masa lalu, terdapat aturan mengenai referendum melalui UU Nomor 5 Tahun 1985. Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatur tentang aspek apa?
A
Mekanisme penerangan referendum
B
Tata cara rakyat memberikan pendapat
C
Struktur organisasi penyelenggara
D
Teknis penyelenggaraan referendum
E
Wilayah atau daerah berlakunya referendum
NO. 530
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.