Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 53. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 521
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.
NO. 522
Link Soal
Apa yang dimaksud dengan Causa Efisien dalam sejarah lahirnya Pancasila?
A
Nilai-nilai Pancasila yang efektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari
B
Asal mula yang meningkatkan status Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI
C
Hubungan timbal balik antara sila pertama dan sila kelima
D
Kemampuan Pancasila dalam menyatukan berbagai etnis di Indonesia
E
Tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
NO. 523
Link Soal
Selain menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil penting dari sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah...
A
Pembubaran panitia sembilan
B
Pengesahan susunan kabinet pertama
C
Pemilihan penanggungjawab dasar negara
D
Pembubaran PPKI secara resmi
E
Memilih serta menetapkan Presiden dan Wakil Presiden
NO. 524
Link Soal
Manakah pernyataan berikut yang TIDAK tepat mengenai karakteristik sistem pemerintahan Amerika Serikat?
A
Berbentuk negara federasi
B
Presiden hanya berfungsi sebagai simbol negara
C
Menerapkan sistem presidensial
D
Adanya pemisahan tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
E
Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu paket
NO. 525
Link Soal
Sistem ekonomi dan ideologi yang memberikan keleluasaan penuh kepada pemilik modal untuk mengelola usahanya demi meraih laba yang setinggi-tingginya disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Sosialisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme
NO. 526
Link Soal
Sebelum pengesahan UUD 1945, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta demi menjaga persatuan. Moh. Hatta berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Islam untuk menyetujui perubahan tersebut. Siapakah tokoh yang TIDAK termasuk dalam konsultasi tersebut?
A
Ki Bagus Hadikusumo
B
Muh. Natsir
C
KH. Wachid Hasyim
D
Mr. Kasman Singodimejo
E
Teuku Moh. Hasan
NO. 527
Link Soal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab mengelola berbagai jenis pajak pusat. Manakah di antara jenis pajak berikut yang BUKAN merupakan kewenangan pengelolaan DJP?
A
Pajak Penghasilan (PPh)
B
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
C
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
D
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
E
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NO. 528
Link Soal
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah ditegaskan dalam...
A
Pembukaan UUD 1945
B
Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945
C
Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945
D
Pasal 25 UUD 1945
E
Aturan Peralihan UUD 1945
NO. 529
Link Soal
Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran (semi-presidensiil) dengan menggabungkan keunggulan sistem presidensial dan parlementer. Negara manakah yang menggunakan sistem tersebut?
A
Amerika Serikat
B
Belanda
C
Perancis
D
Jerman
E
Italia
NO. 530
Link Soal
Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Langkah konkret yang paling relevan untuk mendukung kebijakan ini adalah...
A
Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten
B
Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai
C
Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis
D
Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan
E
Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding