Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 53. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 521
Link Soal
Dalam studi kebijakan publik, sebuah peraturan daerah yang melarang masyarakat mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk dalam kategori kebijakan...
A
Distributif
B
Konstituen
C
Redistributif
D
Regulatif
E
Alokatif
NO. 522
Link Soal
Pemerintah suatu daerah mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan bahasa daerah tertentu dalam ruang publik demi mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dengan alasan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Apabila kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Pilar Negara, implikasi terburuk yang dapat muncul dari kebijakan tersebut adalah...
A
Mengikis semangat persatuan karena menghilangkan identitas lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa.
B
Melanggar prinsip kedaulatan rakyat karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.
C
Menghambat pembangunan ekonomi daerah karena potensi pariwisata berbasis budaya lokal menjadi berkurang.
D
Menimbulkan ketegangan sosial dan memecah belah masyarakat akibat diskriminasi terhadap penutur bahasa daerah.
E
Menciptakan generasi muda yang kurang menghargai sejarah dan warisan budaya nenek moyang mereka.
NO. 523
Link Soal
Pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen menegaskan prioritas anggaran pendidikan. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya berapa persen dari APBN dan APBD?
A
10%
B
15%
C
20%
D
25%
E
30%
NO. 524
Link Soal
Sikap bangsa Indonesia yang mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan SARA serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia merupakan bentuk implementasi Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 525
Link Soal
Bentuk negara Indonesia yang terpecah menjadi beberapa negara bagian terjadi pada masa berlakunya...
A
Periode Proklamasi
B
Periode UUDS 1950
C
Periode Konstitusi RIS
D
Periode Orde Lama
E
Periode UUD 1945 Pasca Dekrit
NO. 526
Link Soal
UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal ...
A
17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
B
27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
C
18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
D
5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
E
5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
NO. 527
Link Soal
Dalam ilmu hukum, istilah 'kesatuan subyek' merujuk pada konsep...
A
Keadilan dalam penetapan sanksi hukum bagi warga negara
B
Adanya penguasa tunggal atau lembaga resmi yang menetapkan peraturan hukum
C
Berbagai pihak yang bekerja sama menyusun undang-undang
D
Keluasan jangkauan hukum bagi seluruh lapisan rakyat
E
Penyatuan seluruh wilayah di bawah satu aturan hukum
NO. 528
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 529
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama (tahun 1999), fokus perubahan utama ditujukan untuk membatasi kekuasaan...
A
Legislatif (DPR)
B
Yudikatif (MA)
C
Eksekutif (Presiden)
D
Inspektif (BPK)
E
Konstitutif (MPR)
NO. 530
Link Soal
Di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga, sering ditemukan kasus penebangan hutan secara ilegal dan perburuan satwa liar yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kedua negara, yang kemudian hasilnya diperdagangkan secara gelap melintasi batas negara. Jika fenomena ini terus berlangsung tanpa penanganan serius, hal ini berpotensi paling besar mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam aspek...
A
Ketahanan ekonomi negara melalui kerugian sumber daya alam.
B
Integritas dan keutuhan wilayah negara serta pengelolaan sumber daya alamnya.
C
Hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara tetangga.
D
Pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat adat perbatasan.
E
Kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan yang terlibat dalam kegiatan ilegal.