Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 53. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 521
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai
NO. 522
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda menemukan adanya kelompok masyarakat di lingkungan kerja Anda yang secara terbuka menyebarkan narasi-narasi yang meragukan relevansi Pancasila sebagai dasar negara dan mencoba mempromosikan ideologi lain yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Tindakan paling strategis dan berlandaskan pada pemahaman Pilar Negara yang seharusnya Anda ambil adalah:
A
Melaporkan kelompok tersebut kepada pihak berwajib dan menjaga jarak dari mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
B
Mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan kelompok tersebut untuk memahami sudut pandang mereka, sambil secara persuasif menjelaskan kembali nilai-nilai Pancasila dan urgensi NKRI.
C
Menggalang dukungan dari rekan-rekan kerja dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan kontra-narasi melalui media sosial dan forum diskusi publik secara massif.
D
Berinisiatif mengorganisir program edukasi dan sosialisasi kebangsaan secara masif di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang keempat Pilar Negara.
E
Mengabaikan narasi tersebut, karena kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, dan fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.
NO. 523
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain, yaitu...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Kejaksaan Agung
NO. 524
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUDS 1950
C
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
D
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat
E
Pembentukan Kabinet Ampera
NO. 525
Link Soal
Hukum yang menitikberatkan pada pengaturan hubungan antara sesama manusia atau kepentingan perseorangan, seperti hukum perdata dan hukum dagang, diklasifikasikan sebagai...
A
Hukum Pidana
B
Hukum Publik
C
Hukum Tata Negara
D
Hukum Administrasi Negara
E
Hukum Privat
NO. 526
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi pokok sebagai ideologi negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Pancasila dalam konteks ideologi adalah...
A
Sebagai sumber hukum materiil tertinggi dan mutlak
B
Sarana pemersatu bangsa dan pengukuh kesatuan
C
Membimbing bangsa menuju tujuan negara
D
Memberikan tekad untuk memelihara identitas bangsa
E
Standar kritik terhadap kondisi bangsa dan negara
NO. 527
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa serta persatuan dalam keberagaman. Munculnya ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, serta polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan, semakin menguji ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang secara fundamental paling relevan dan efektif untuk membentengi masyarakat Indonesia dari ancaman disintegrasi dan mempromosikan kohesi sosial yang harmonis, serta mengapa?
A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sebagai konstitusi, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bentuk negara kesatuan adalah jaminan kedaulatan dan integritas wilayah yang mempersatukan seluruh rakyat.
C
Pancasila, karena sebagai dasar filosofi negara (Weltanschauung) dan ideologi terbuka, Pancasila menyediakan sistem nilai komprehensif yang mampu membentengi masyarakat dari ideologi transnasional yang bertentangan, sekaligus mengakomodasi keberagaman lokal demi persatuan dan kohesi sosial yang harmonis.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai perekat bangsa yang majemuk di tengah dinamika global.
E
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keduanya merupakan landasan ideologis dan konstitusional yang tidak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan negara.
NO. 528
Link Soal
Dalam pidatonya di forum internasional (PBB dan Kongres AS), Ir. Soekarno memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu inti pesan beliau saat itu adalah...
A
Menyarankan agar Pancasila diangkat sebagai prinsip dasar bagi perdamaian dunia di bawah PBB
B
Menyatakan bahwa Pancasila hanya cocok untuk masyarakat Indonesia yang agraris
C
Menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah bekerja sama dengan negara Barat
D
Meminta PBB memindahkan markas besarnya ke Jakarta
E
Menolak mentah-mentah ideologi liberalisme dan komunisme di seluruh dunia
NO. 529
Link Soal
Rumusan Pancasila yang sah dan resmi, yang menjadi dasar negara Indonesia, terdapat dalam...
A
Piagam Jakarta
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
C
Batang Tubuh UUD 1945
D
Maklumat Pemerintah
E
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 530
Link Soal
Sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda merupakan implementasi nyata dari nilai Pancasila, yaitu...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia