PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 531
Badan khusus PBB yang bertanggung jawab dalam pengawasan standar ketenagakerjaan dan perburuhan internasional adalah...
A
WHO
B
UNESCO
C
ASEAN
D
ILO
E
UNHCR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 532
Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dianggap sebagai wilayah Indonesia meskipun tanahnya berada di Malaysia. Konsep wilayah ini dikenal dengan istilah...
A
Wilayah Teritorial
B
Wilayah ZEE
C
Wilayah Ekstrateritorial
D
Wilayah Landas Kontinen
E
Wilayah Okupasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 533
Di dunia internasional, terdapat beberapa negara yang tidak menghimpun undang-undang dasar mereka dalam satu naskah tertulis (unwritten constitution). Contoh negara tersebut adalah...
A
Prancis dan Jerman
B
Inggris dan Israel
C
Amerika Serikat dan Rusia
D
Jepang dan Belanda
E
Singapura dan Malaysia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 534
Merujuk pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, berapakah jumlah total kursi atau anggota DPR yang ditetapkan?
A
550 orang
B
560 orang
C
570 orang
D
580 orang
E
590 orang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 535
Dalam menjalankan wewenangnya memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
DPR
C
Mahkamah Agung
D
Komisi Yudisial
E
Menteri Hukum dan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 536
Seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah memenuhi kriteria berikut, yaitu...
A
Melakukan tindakan asusila atau perbuatan tercela
B
Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan
C
Dinyatakan bersalah dalam kasus pidana berdasarkan putusan inkrah
D
Sudah memasuki batasan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun
E
Tercatat tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai hakim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 537
Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, syarat kuorum kehadiran anggota MPR untuk dapat melaksanakan sidang perubahan pasal-pasal UUD adalah sekurang-kurangnya...
A
1/2 dari jumlah anggota
B
3/4 dari jumlah anggota
C
3/5 dari jumlah anggota
D
2/3 dari jumlah anggota
E
4/5 dari jumlah anggota

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 538
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 539
Presiden memiliki hak prerogatif di bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi (pengampunan hukuman). Berdasarkan UUD 1945 pasca-amandemen, dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Kejaksaan Agung
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 540
Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.