PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 531
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 532
Landasan konstitusional yang menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif tercantum secara implisit dalam...
A
Alinea III Pembukaan UUD 1945
B
Alinea IV Pembukaan UUD 1945
C
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945
D
Pasal 15 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 533
Wewenang Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan DPR. Ketentuan pada Pasal 11 ini merupakan hasil amandemen tahun...
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 534
Pemerintah membentuk tim terpadu dengan tujuan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif untuk menjamin terciptanya peradilan yang merdeka. Hal tersebut merupakan karakteristik utama dari...
A
Negara hukum
B
Pemerintah demokrasi
C
Negara Republik
D
Kedaulatan rakyat
E
Penegakan hukum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 535
Pemerintah menyusun berbagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor kehutanan. Berikut ini adalah program-program utama pembangunan kehutanan, KECUALI...
A
Program pemantapan keamanan dalam negeri
B
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
C
Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
D
Program peningkatan akses informasi sumber daya alam
E
Program peningkatan anggaran perlindungan hutan secara eksklusif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 536
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak konstitusional untuk...
A
Mengangkat menteri-menteri negara
B
Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
C
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
D
Memberi grasi dan rehabilitasi
E
Menyatakan perang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 537
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi. Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 538
Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tercatat telah mengalami proses perubahan atau amandemen sebanyak...
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 539
Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara dan menyusun peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai...
A
Dasar Negara dan Ideologi Negara
B
Perjanjian Luhur Bangsa
C
Jiwa Bangsa Indonesia
D
Kepribadian Bangsa
E
Moral Pembangunan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 540
Tujuan negara untuk 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia' menyiratkan adanya persatuan yang kokoh. Hal ini merupakan penjabaran dari nilai sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.