Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 531
Link Soal
Setiap orang Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta tanggung jawab kewajiban yang setara sebagai warga negara. Hal ini adalah wujud pengamalan Pancasila sila ke...
A
Satu
B
Dua
C
Tiga
D
Empat
E
Lima
NO. 532
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 533
Link Soal
Meskipun konstitusi Indonesia telah berganti beberapa kali sepanjang sejarahnya, terdapat satu aspek fundamental dalam ketatanegaraan yang tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan. Aspek yang dimaksud adalah...
A
Sistem demokrasi
B
Bentuk negara
C
Lembaga negara
D
Kedaulatan rakyat
E
Bentuk pemerintahan
NO. 534
Link Soal
Berdasarkan GBHN 1999, pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini, KECUALI...
A
Demokrasi
B
Perikemanusiaan dan keseimbangan
C
Adil dan merata
D
Manfaat
E
Persatuan Indonesia
NO. 535
Link Soal
Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Langkah konkret yang paling relevan untuk mendukung kebijakan ini adalah...
A
Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten
B
Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai
C
Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis
D
Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan
E
Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding
NO. 536
Link Soal
Pasal-pasal dalam UUD 1945 merupakan derivasi dari nilai-nilai Pancasila. Manakah di antara kelompok pasal berikut yang merupakan penjabaran dari Sila ke-3 (Persatuan Indonesia)?
A
Pasal 24, 29, dan 28
B
Pasal 18, 35, dan 36
C
Pasal 2, 11, dan 24
D
Pasal 32, 33, dan 34
E
Pasal 1, 4, dan 9
NO. 537
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dasar negara. Maksud dari pernyataan tersebut adalah...
A
Pancasila adalah satu-satunya hukum yang berlaku di Indonesia.
B
Pancasila menjadi landasan filosofis dan sumber dari segala sumber hukum dalam penyusunan norma.
C
Pancasila sebagai identitas yang membedakan Indonesia dengan negara lain saja.
D
Pancasila sebagai alat pemersatu yang bersifat sementara.
E
Pancasila sebagai simbol negara yang tidak wajib dijalankan.
NO. 538
Link Soal
Dalam sistem konstitusional, penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme 'check and balance' serta pertanggungjawaban kekuasaan. Pentingnya prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang konstitusional adalah untuk ....
A
Menjamin kekuasaan tertinggi negara berada pada Dewan Perwakilan Rakyat
B
Memastikan pemerintah memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara
C
Membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara
D
Menjamin kebebasan mutlak hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
E
Memberi dasar bagi pemerintah untuk mengklaim kedaulatan tertinggi dari rakyat
NO. 539
Link Soal
Pada amandemen keempat UUD 1945, selain pasal-pasal tertentu, terdapat penghapusan sebuah lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam Bab IV. Pasal dan ketentuan manakah yang masuk amandemen keempat?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan
D
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
NO. 540
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 setelah mengalami Amandemen Pertama, Presiden memiliki wewenang konstitusional dalam bidang legislatif, yaitu...
A
Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR
C
Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
D
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
E
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)