PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 54. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 531
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review). Jika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, tindakan konstitusional apa yang paling tepat dilakukan?
A
Melaporkan presiden kepada DPR untuk dilakukan hak angket
B
Mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi
C
Meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang tersebut
D
Melakukan demonstrasi besar-besaran agar UU dicabut
E
Mengajukan permohonan penerbitan Perppu kepada Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 532
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 533
Dalam konsepsi Wawasan Nusantara, aspek kehidupan nasional dibedakan menjadi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra). Manakah di bawah ini yang termasuk dalam aspek alamiah?
A
Sistem politik dan demokrasi
B
Kondisi ekonomi nasional
C
Keadaan dan kekayaan alam (Flora dan Fauna)
D
Kehidupan sosial budaya masyarakat
E
Tingkat keterampilan dan kualitas penduduk

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 534
Era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mengklaim melakukan koreksi terhadap penerapan Pancasila dan UUD 1945 pada masa Soekarno dengan tujuan ...
A
Mengatur ulang pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara teratur.
C
Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara yang luar biasa.
D
Menjalankan Pancasila dan UUD 1945 sesuai konstitusi.
E
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 535
Desa Harmoni Jaya, sebuah desa yang selama puluhan tahun dikenal sebagai model kerukunan antarumat beragama dan suku, mulai mengalami perubahan signifikan. Sejak proyek pembangunan infrastruktur besar yang dikelola oleh pihak luar, muncul kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian warga merasa kelompok mereka kurang diperhatikan dalam distribusi manfaat proyek, sementara kelompok lain merasa hak-hak adat mereka terancam. Para pemuka masyarakat, yang dulunya menjadi perekat, kini kesulitan menyatukan pandangan, bahkan ada beberapa yang justru menyebarkan informasi yang memperuncing perbedaan. Akibatnya, musyawarah desa menjadi sarat konflik, interaksi sosial menurun drastis, dan muncul pembatasan tidak tertulis dalam pergaulan sehari-hari antarwarga dari kelompok yang berbeda. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, dampak negatif paling parah yang mengancam Desa Harmoni Jaya adalah...
A
Terjadinya stagnasi ekonomi dan penurunan pendapatan mayoritas penduduk desa akibat iklim investasi yang buruk.
B
Melemahnya partisipasi politik warga dalam pemilihan pemimpin lokal karena apatisme terhadap proses demokrasi.
C
Munculnya konflik horizontal yang mengancam keutuhan sosial dan berpotensi memecah belah masyarakat desa.
D
Peningkatan angka putus sekolah di kalangan anak-anak muda karena kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai.
E
Pergeseran budaya lokal akibat penetrasi budaya asing yang tidak terbendung oleh nilai-nilai tradisional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 536
Ketika Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat/RIS) pada tahun 1949, status UUD 1945 dalam konteks nasional (federal) adalah...
A
Tidak berlaku sebagai konstitusi federal karena digantikan Konstitusi RIS
B
Hanya berlaku beberapa pasal saja
C
Masih berlaku penuh di seluruh wilayah Indonesia
D
Hanya berlaku di wilayah Jakarta
E
Berlaku berdampingan dengan Konstitusi RIS di seluruh negara bagian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 537
Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, terdapat lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Komisi Yudisial
D
Kejaksaan Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 538
Dalam istilah demokrasi, kata 'kratos' memiliki makna sebagai...
A
Pemerintahan
B
Perataan
C
Kemakmuran
D
Kedaulatan
E
Kemasyarakatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 539
Sesuai dengan ketentuan konstitusi, dalam hal Presiden akan membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, Presiden wajib mendapatkan persetujuan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Menteri Luar Negeri
D
Duta Besar negara mitra
E
Mahkamah Agung (MA)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 540
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status khusus dalam NKRI sejak awal kemerdekaan. Landasan historis utama yang menjadikan Yogyakarta sebagai bagian integral dari Republik Indonesia adalah...
A
Fakta bahwa Yogyakarta merupakan bekas ibukota kerajaan Mataram Islam
B
Kemenangan militer rakyat Yogyakarta mengusir penjajah
C
Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 5 September 1945
D
Kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar
E
Letak geografis Yogyakarta yang strategis di tengah pulau Jawa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.