Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 55. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 541
Link Soal
Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan pada pelaksanaan sidang pertama BPUPKI adalah...
A
Penyusunan struktur organisasi kementerian
B
Pembentukan tentara keamanan rakyat
C
Perumusan fondasi atau dasar negara
D
Penentuan batas wilayah kedaulatan RI
E
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
NO. 542
Link Soal
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah ....
A
Barang bukti yang dapat mendukung
B
Keterangan ahli
C
Keterangan saksi dan saksi kunci
D
Pendapat masyarakat
E
Surat dan tulisan
NO. 543
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, aturan mengenai penggunaan nama serta lambang partai politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum termuat dalam pasal...
A
Pasal 4
B
Pasal 6
C
Pasal 8
D
Pasal 9
E
Pasal 10
NO. 544
Link Soal
Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) masih diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Di antara negara-negara berikut, manakah yang TIDAK menganut sistem pemerintahan monarki?
A
Qatar
B
Malaysia
C
Jepang
D
Jerman
E
Arab Saudi
NO. 545
Link Soal
Dalam tatanan negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memegang peranan vital sebagai landasan hukum yang berfungsi untuk...
A
Membatasi serta mengawasi kekuasaan lembaga-lembaga negara agar tidak sewenang-wenang
B
Menentukan batasan wewenang dan kekuasaan lembaga negara
C
Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negara
D
Menjadi alat kekuasaan absolut bagi pemerintah yang berkuasa
E
Pilihan A, B, dan C benar
NO. 546
Link Soal
Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah ...
A
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
B
Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
C
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
D
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
E
Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
NO. 547
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat utopis. Maksud dari pernyataan bahwa Pancasila tidak bersifat utopis adalah...
A
Pancasila hanya merupakan teori filosofis yang sulit dicapai
B
Pancasila merupakan rangkaian ide yang sangat jauh dari kenyataan hidup
C
Pancasila dapat diimplementasikan secara riil dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar angan-angan
D
Pancasila mengandung nilai-nilai yang mustahil untuk diterapkan dalam politik praktis
E
Pancasila merupakan ideologi yang statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman
NO. 548
Link Soal
Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran (semi-presidensiil) dengan menggabungkan keunggulan sistem presidensial dan parlementer. Negara manakah yang menggunakan sistem tersebut?
A
Amerika Serikat
B
Belanda
C
Perancis
D
Jerman
E
Italia
NO. 549
Link Soal
Sikap saling menghargai (mutual respect) dalam musyawarah pembangunan merupakan perwujudan nilai Pancasila. Salah satu bukti aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks ini adalah ...
A
Adanya dominasi mayoritas dalam proses musyawarah.
B
Mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.
C
Menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak.
D
Terdapat sikap saling menghormati di antara peserta musyawarah.
E
Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
NO. 550
Link Soal
Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
A
Peradilan Umum
B
Peradilan Agama
C
Peradilan Militer
D
Peradilan Tata Usaha Negara
E
Peradilan Konstitusi