Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 55. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 541
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 542
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memiliki nama resmi dalam bahasa Jepang yang dikenal sebagai...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
Dokuritsu Junbi Cosakai
D
KNIP
E
Dokuritsu Junbi Inkai
NO. 543
Link Soal
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri diatur secara khusus dalam UUD 1945 pada Bab...
A
Bab V
B
Bab VI
C
Bab VII
D
Bab VIII A
E
Bab IX
NO. 544
Link Soal
Pada lambang negara Garuda Pancasila, terdapat simbol padi dan kapas. Simbol tersebut merepresentasikan sila Pancasila yang berbunyi...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 545
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.
NO. 546
Link Soal
Untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimanakah pola koordinasi yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif?
A
Pemerintah daerah dibiarkan mengatur kebijakan nasional secara mandiri.
B
Pemerintah pusat menetapkan kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan daerah.
C
Membangun komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah.
D
Seluruh tanggung jawab pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
E
Wewenang daerah dibatasi secara penuh agar tunduk pada pusat.
NO. 547
Link Soal
Ketika sebuah negara baru lahir, ia memerlukan pengakuan dari negara lain. Pengakuan yang bersifat resmi menurut hukum internasional dan menimbulkan konsekuensi hubungan diplomatik penuh disebut pengakuan...
A
De Facto
B
De Jure
C
De Kontrol
D
Sepihak
E
Sementara
NO. 548
Link Soal
Di antara lembaga-lembaga berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)?
A
Badan Kepegawaian Negara
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Badan Urusan Logistik
D
Badan Pusat Statistik
E
Badan Intelijen Negara
NO. 549
Link Soal
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun rencana keuangannya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hukum, APBD ditetapkan melalui produk hukum berupa...
A
Keputusan Gubernur/Bupati
B
Instruksi Presiden
C
Peraturan Daerah (Perda)
D
Peraturan Menteri Dalam Negeri
E
Undang-Undang (UU)
NO. 550
Link Soal
Meskipun daerah memiliki hak otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya, terdapat bidang tertentu yang tetap menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat, yaitu...
A
Bidang Agama
B
Pendapatan Asli Daerah
C
Pembangunan Infrastruktur
D
Pengembangan Budaya Lokal
E
Urusan Sosial Kemasyarakatan