PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 55. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 541
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, di era globalisasi dan derasnya arus informasi, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada tantangan serius, termasuk potensi pengikisan oleh ideologi transnasional yang bertentangan dengan semangat kekeluargaan, toleransi, dan musyawarah mufakat. Apabila nilai-nilai tersebut semakin tergerus dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, implikasi paling kritis yang akan terjadi terhadap Pilar Negara lainnya, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah...
A
Melemahnya kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi, sehingga legitimasi hukum negara menjadi dipertanyakan.
B
Tergerusnya semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berpotensi memicu konflik horizontal, disintegrasi bangsa, dan perpecahan wilayah NKRI.
C
Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
D
Peningkatan intervensi asing dalam urusan domestik Indonesia karena kevakuman ideologi yang kokoh dalam mengarahkan kebijakan luar negeri.
E
Sulitnya mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 karena kehilangan konsensus bersama dalam prioritas pembangunan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 542
Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut ...
A
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
B
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
C
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
D
Tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
E
Dapat diubah dan ditafsirkan sendiri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 543
Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan disebut...
A
Asas Legalitas
B
Asas Non-Retroaktif
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 544
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 545
Rumusan dasar negara yang mencakup prinsip Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan diajukan oleh...
A
Mr. Mohammad Yamin
B
Ki Hajar Dewantara
C
Mr. Soepomo
D
Ir. Soekarno
E
K.H. Agus Salim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 546
Yang bukan merupakan Raja Kerajaan Singasari adalah...
A
Ken Arok
B
Anusapati
C
Tohjaya
D
Raden Wijaya
E
Kertanegara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 547
Salah satu ciri utama dari sebuah Undang-Undang Dasar (Konstitusi) adalah adanya aturan mengenai...
A
Sistem penggajian pegawai negeri secara mendalam
B
Tata cara pelaksanaan pemilu tingkat desa
C
Prosedur untuk melakukan amandemen serta pembatasan perubahan hal-hal tertentu dalam konstitusi
D
Daftar inventaris kekayaan negara secara rinci
E
Aturan teknis mengenai penggunaan media sosial bagi pejabat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 548
Dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia, bagaimana Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan atau dukungan?
A
Memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi tanpa intervensi regulasi pemerintah untuk memaksimalkan keuntungan.
B
Membatasi ruang lingkup kegiatan ekonomi agar hanya berjalan pada sektor swasta saja.
C
Merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendorong pemerataan peluang ekonomi serta penyebaran kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
D
Menghapus program-program pro-rakyat demi menarik investasi asing yang lebih besar.
E
Memberikan perlakuan istimewa dan fasilitas khusus bagi para investor dari luar negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 549
Sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 berfokus pada pembahasan agenda utama yaitu...
A
Merumuskan Dasar Negara
B
Menyusun Naskah Proklamasi
C
Membentuk Konstitusi Negara
D
Menentukan Wilayah Negara
E
Memilih Bendera Kebangsaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 550
Setelah melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara, BPK berkewajiban menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada lembaga perwakilan rakyat sesuai tingkat kewenangannya. Lembaga-lembaga tersebut adalah...
A
MPR, DPR, dan DPD
B
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Keuangan, DPR, dan DPRD
D
DPR, DPD, dan DPRD
E
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.