Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 55. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 541
Link Soal
Perubahan ketiga (Amandemen III) UUD 1945 mencakup materi tentang Pemilihan Presiden secara langsung dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini disahkan pada...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
11 September 2001
NO. 542
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan RI, terdapat lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif. Manakah di bawah ini yang posisinya bukan sebagai Lembaga Tinggi Negara pemegang kekuasaan konstitusional, melainkan sebagai pembantu Presiden?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Kabinet / Kementerian Negara
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 543
Link Soal
Berapa kali minimal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang dalam kurun waktu lima tahun menurut UUD 1945?
A
Sekali
B
Dua kali
C
Tiga kali
D
Empat kali
E
Lima kali
NO. 544
Link Soal
Pancasila memiliki sifat umum universal yang bermakna sebagai...
A
Pangkal tolak derivasi dalam pelaksanaan kenegaraan, tertib hukum, dan realisasi praktis
B
Nilai yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja
C
Kesepakatan politik sesaat saat kemerdekaan
D
Aturan teknis dalam birokrasi pemerintahan
E
Satu-satunya sumber hukum internasional
NO. 545
Link Soal
Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, pemilihan senator yang mewakili setiap negara bagian dilangsungkan secara berkala setiap...
A
2 tahun
B
3 tahun
C
4 tahun
D
5 tahun
E
6 tahun
NO. 546
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi yang mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi ini disebut...
A
Material
B
Formal
C
Idealisme
D
Realitas
E
Fleksibilitas
NO. 547
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna mendalam mengenai persatuan bangsa. Berikut ini merupakan pernyataan yang kurang tepat mengenai esensi semboyan tersebut adalah...
A
Simbol pemersatu yang lahir dari realitas keberagaman bangsa
B
Penegasan bahwa meskipun terdiri dari beragam suku dan budaya, kita tetap satu kesatuan
C
Kesepakatan untuk menjunjung satu tanah air dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia
D
Penggunaan bendera Merah Putih sebagai identitas bangsa di bawah naungan Pancasila
E
Keharusan untuk hanya memegang teguh pedoman kelompok atau daerah masing-masing secara eksklusif dalam keseharian
NO. 548
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 549
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen, sistematika naskah asli Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas...
A
16 bab dan 37 pasal
B
15 bab dan 36 pasal
C
14 bab dan 35 pasal
D
13 bab dan 34 pasal
E
16 bab dan 36 pasal
NO. 550
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.