PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 551
Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut ...
A
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
B
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
C
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
D
Tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
E
Dapat diubah dan ditafsirkan sendiri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 552
Berikut ini adalah wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, KECUALI...
A
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
B
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C
Memutus pembubaran partai politik
D
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 553
Setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ketentuan mengenai hak tersebut secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 30 ayat (3)
B
Pasal 31 ayat (1)
C
Pasal 31 ayat (3)
D
Pasal 33 ayat (1)
E
Pasal 33 ayat (3)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 554
Jenis referendum di mana persetujuan rakyat mutlak diperlukan sebelum suatu undang-undang tertentu dapat diberlakukan disebut...
A
Referendum Obligatoir
B
Referendum Fakultatif
C
Referendum Konsultatif
D
Referendum Terpusat
E
Referendum Kerakyatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 555
Dalam era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) telah menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan persatuan bangsa Indonesia, seringkali memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Untuk mengatasi tantangan ini secara fundamental dan berkelanjutan, implementasi nilai-nilai Pilar Negara manakah yang paling relevan dan mendesak untuk diarusutamakan?
A
Penegakan hukum yang ketat terhadap setiap pelanggaran undang-undang ITE untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
B
Peningkatan kapasitas dan peran lembaga keagamaan serta adat dalam mempromosikan moderasi beragama dan toleransi antarumat beragama dan berbudaya.
C
Penguatan struktur militer dan kepolisian sebagai garda terdepan penjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman disintegrasi.
D
Rekonstruksi narasi sejarah nasional melalui pendidikan formal agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya persatuan.
E
Pelibatan aktif pemuda dalam kampanye anti-hoax dan gerakan literasi digital di media sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 556
Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan pada Pasal 23A yang isinya mengatur tentang...
A
Kewenangan Bank Sentral
B
Mata uang negara
C
Pemeriksaan keuangan negara
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
E
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 557
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan kontroversial yang membatasi kepemilikan aset dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia yang bukan penduduk asli daerah tersebut, dengan dalih melindungi ekonomi lokal dan sumber daya daerah. Kebijakan ini juga menetapkan standar perpajakan dan retribusi khusus yang berbeda dari ketentuan nasional, serta berencana membentuk 'lembaga pengawas keuangan daerah' yang sepenuhnya independen dari koordinasi dengan lembaga keuangan pusat. Jika dianalisis dari perspektif Pilar Negara, tindakan Pemerintah Daerah 'X' tersebut paling berpotensi mengikis fundamental dari...
A
Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai wujud persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat kesetaraan hak dan kewajiban antarwarga negara di seluruh wilayah Indonesia.
E
Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 558
Pada amandemen keempat UUD 1945, selain pasal-pasal tertentu, terdapat penghapusan sebuah lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam Bab IV. Pasal dan ketentuan manakah yang masuk amandemen keempat?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan
D
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 559
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai yang memuat simbol-simbol sila Pancasila. Simbol rantai emas dengan latar belakang merah melambangkan sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 560
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat strategis dan kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Salah satu indikator utama kekuatan DPR dalam fungsi anggaran (budgeting) adalah...
A
DPR berhak menyusun Rancangan Undang-Undang
B
DPR memiliki hak veto terhadap keputusan Presiden
C
DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
DPR dapat membubarkan kabinet menteri
E
DPR mengatur kebijakan moneter secara langsung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.