Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 551
Link Soal
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat tujuan negara 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Implementasi nyata tujuan ini dalam konteks anggaran negara sesuai amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) adalah...
A
Pemerintah membebaskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi
B
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
C
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
D
Kurikulum pendidikan harus berbasis pada iman, takwa, dan akhlak mulia
E
Pemerintah menjamin setiap lulusan sekolah langsung mendapatkan pekerjaan
NO. 552
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Komisi Yudisial
D
Kejaksaan Agung
E
DPR
NO. 553
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu', sejalan dengan ajaran toleransi dan persatuan dalam Pancasila. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam kebijakan sektor pendidikan?
A
Menyeragamkan seluruh kurikulum nasional tanpa menyertakan muatan lokal sedikit pun.
B
Meningkatkan kesadaran akan keberagaman melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional.
C
Menghapus mata pelajaran sejarah daerah agar fokus pembelajaran hanya pada sejarah nasional.
D
Membatasi pendidikan seni budaya hanya pada budaya yang dianut oleh kelompok mayoritas.
E
Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang sekolah.
NO. 554
Link Soal
Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat pos transaksi yang menampung 'setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali' atau 'pengeluaran yang akan diterima kembali' di masa depan. Pos anggaran ini dikategorikan sebagai...
A
Pendapatan Asli Daerah
B
Belanja Daerah
C
Dana Perimbangan
D
Pembiayaan Daerah
E
Lain-lain Pendapatan yang Sah
NO. 555
Link Soal
Konstitusi atau hukum dasar negara memiliki peran krusial dalam mengatur jalannya pemerintahan. Berikut ini yang merupakan cakupan pengaturan dalam hukum dasar negara adalah...
A
Struktur organisasi dan susunan suatu negara
B
Pembatasan kewenangan dan tugas lembaga-lembaga negara
C
Pengaturan hubungan vertikal antar lembaga negara
D
Pengaturan hubungan horizontal antar lembaga negara
E
Semua jawaban benar
NO. 556
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 557
Link Soal
Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden ...
A
Memiliki kekuasaan yang cukup luas
B
Berkedudukan sebagai kepala Negara
C
Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
D
Merupakan lembaga tertinggi Negara
E
Berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
NO. 558
Link Soal
Bagaimana kedudukan logis dalam hubungan antara dasar negara dengan konstitusi sebuah negara?
A
Konstitusi merupakan landasan utama bagi terciptanya dasar negara
B
Dasar negara adalah bentuk operasional atau penjabaran dari konstitusi
C
Konstitusi berfungsi sebagai penjabaran atau implementasi dari dasar negara
D
Dasar negara memiliki arti dan fungsi yang identik dengan konstitusi
E
Dasar negara dan konstitusi tidak memiliki keterkaitan fungsional
NO. 559
Link Soal
Paham Kosmopolitanisme dapat terbentuk apabila salah satu sila Pancasila dijalankan secara terisolasi tanpa kaitan dengan sila lainnya. Sila yang dimaksud adalah...
A
Sila Kedua
B
Sila Ketiga
C
Sila Kesatu
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 560
Link Soal
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.