Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 551
Link Soal
Dalam situasi kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak konstitusional untuk menetapkan peraturan setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Produk hukum ini disebut...
A
Peraturan Pemerintah (PP)
B
Peraturan Presiden (Perpres)
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
D
Keputusan Presiden (Keppres)
E
Instruksi Presiden (Inpres)
NO. 552
Link Soal
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis
NO. 553
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan tekad Majelis untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak melakukan perubahan. Hal ini dituangkan dalam...
A
Ketetapan MPR No. I/MPR/1983
B
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
C
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
D
Undang-Undang No. 5 Tahun 1985
E
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1983
NO. 554
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Presiden
D
Komisi Yudisial
E
Dewan Perwakilan Daerah
NO. 555
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa pernah ditetapkan sebagai panduan praktis pelaksanaan Pancasila melalui...
A
Tap MPR No. I/MPR/1978
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. III/MPR/1978
D
Tap MPR No. IV/MPR/1978
E
Tap MPR No. V/MPR/1978
NO. 556
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung
NO. 557
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.
NO. 558
Link Soal
Perlindungan serta pemeliharaan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 32
B
Pasal 33
C
Pasal 34
D
Pasal 35
E
Pasal 36
NO. 559
Link Soal
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B
Dana pembangunan dan dana perimbangan
C
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
D
Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
E
Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
NO. 560
Link Soal
Terdapat perbedaan mendasar dalam struktur lembaga negara antara UUDS 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Salah satunya adalah...
A
UUDS 1950 tidak mengenal jabatan Presiden
B
Konstitusi RIS 1949 memiliki lembaga Konstituante
C
UUDS 1950 memiliki lembaga Konstituante
D
UUDS 1950 menerapkan sistem pemerintahan presidensiil
E
Konstitusi RIS 1949 dibentuk oleh Panitia Kecil BPUPKI