Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 56. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 551
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat
NO. 552
Link Soal
Perubahan kedua (Amandemen II) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dan disahkan pada sidang MPR tahun...
A
18 Agustus 2000
B
18 Agustus 2001
C
18 Agustus 2002
D
19 Oktober 1999
E
18 Agustus 2004
NO. 553
Link Soal
Implikasi dari pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 adalah...
A
Masyarakat bebas menafsirkan Pancasila semau sendiri
B
Pancasila kehilangan maknanya sebagai ideologi
C
Nilai-nilai dasar Pancasila tetap wajib dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
D
Pancasila hanya dianggap sebagai sejarah masa lalu
E
Sebagian sila Pancasila tidak lagi berlaku
NO. 554
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan dikenal istilah 'Stelsel Aktif'. Syarat utama bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan melalui stelsel ini adalah...
A
Menunggu pemberian negara secara otomatis
B
Memiliki garis keturunan langsung dari penduduk asli
C
Melakukan tindakan hukum aktif (berinisiatif mengajukan permohonan)
D
Menolak kewarganegaraan yang diberikan negara lain
E
Telah menetap minimal 20 tahun berturut-turut
NO. 555
Link Soal
Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh kondisi ketatanegaraan yang kritis, yaitu...
A
Terjadinya pemberontakan di berbagai daerah
B
Intervensi asing dalam pemerintahan
C
Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru
D
Presiden ingin membubarkan partai politik
E
Keinginan rakyat untuk kembali ke negara serikat
NO. 556
Link Soal
Sidang Umum MPR 1999, pada tanggal 14-21 Oktober 1999, merupakan perubahan UUD 1945 pada tahap ke ....
A
Kelima
B
Empat
C
Tiga
D
Dua
E
Satu
NO. 557
Link Soal
Dalam sistem keuangan daerah, yang dimaksud dengan 'Pendapatan Daerah' adalah...
A
Penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman bank daerah.
B
Dana yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai kebutuhan daerah.
C
Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
D
Selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran daerah.
E
Penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
NO. 558
Link Soal
Lembaga peradilan manakah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding?
A
Komisi Yudisial
B
Pengadilan Tinggi
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 559
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU