Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 57. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 561
Link Soal
Pada era 1980-an, di Desa Gemah Ripah yang subur, setiap keputusan penting desa, mulai dari pembangunan irigasi hingga penentuan jadwal panen raya, selalu didasarkan pada titah tunggal dari Kepala Desa Karsono. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, dan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down. Warga hanya menerima dan melaksanakan tanpa banyak pertanyaan.
Berbeda dengan kondisi di Desa Damai Sentosa saat ini. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rina, setiap perencanaan program desa, seperti alokasi dana desa untuk pemberdayaan UMKM atau pembangunan fasilitas umum, selalu diawali dengan serangkaian forum musyawarah. Seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, pemuda, hingga kelompok perempuan, diundang untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran. Keputusan akhir baru diambil setelah tercapai kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi kolektif. Kepala Desa Rina secara rutin melaporkan progress kerja kepada warganya melalui papan informasi dan pertemuan terbuka.
Perbandingan praktik pengambilan keputusan antara Desa Gemah Ripah di masa lalu dan Desa Damai Sentosa di masa kini, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan evolusi penerapan salah satu pilar negara Indonesia. Pilar negara manakah yang paling relevan dengan perbandingan tersebut?
A
Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam konteks pengelolaan keberagaman partisipasi masyarakat.
E
Pancasila, terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia.
NO. 562
Link Soal
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.
NO. 563
Link Soal
Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan, pengubahan nomenklatur, hingga pembubaran kementerian negara di Indonesia secara konstitusional diatur dalam...
A
Ketetapan MPR
B
Undang-Undang (UU)
C
Keputusan Presiden
D
Peraturan Daerah
E
UUD 1945 secara eksplisit
NO. 564
Link Soal
Setelah melalui proses persidangan yang panjang, rumusan Pancasila hasil penggalian Ir. Soekarno akhirnya disepakati untuk dicantumkan secara resmi dalam...
A
Naskah Pidato Kebangsaan
B
Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945
C
Naskah Teks Proklamasi
D
Dokumen Sidang BPUPKI
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 565
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik pembeda dibandingkan sistem parlementer. Salah satu kelebihan utama dari sistem presidensial, terutama terkait stabilitas eksekutif, adalah...
A
Kepala pemerintahan dapat dijatuhkan sewaktu-waktu oleh mosi tidak percaya parlemen
B
Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu (periode) tertentu
C
Parlemen memiliki kendali penuh atas pemilihan menteri-menteri kabinet
D
Penyusunan program kerja sangat bergantung pada koalisi partai di parlemen
E
Lembaga eksekutif merupakan tempat kaderisasi utama bagi anggota legislatif
NO. 566
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 567
Link Soal
Ir. Soekarno menawarkan konsep 'Trisila' sebagai pemerasan dari Pancasila. Apa saja unsur yang terdapat dalam Trisila tersebut?
A
Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan
B
Kebangsaan, Musyawarah, dan Gotong Royong
C
Ketuhanan, Keadilan, dan Adab
D
Nasionalisme, Agama, dan Komunisme
E
Persatuan, Kekeluargaan, dan Mufakat
NO. 568
Link Soal
Dalam klasifikasi nilai menurut Prof. Notonagoro, 'Nilai Vital' didefinisikan sebagai...
A
Segala hal yang bermanfaat bagi kebutuhan fisik manusia
B
Segala hal yang mendukung manusia untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan
C
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual manusia
D
Nilai yang bersumber pada akal dan budi pekerti manusia
E
Segala sesuatu yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup
NO. 569
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 570
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan, seseorang yang status warga negaranya ditentukan berdasarkan garis keturunan atau pertalian darah mengikuti asas...
A
Ius Soli
B
Stelsel Aktif
C
Bipatride
D
Ius Sanguinis
E
Apatride